Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai pengumuman anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Senin 21 Oktober 2024. (Foto: ANTARA FOTO)

Politik

Tuntutan Partai Masyumi:

Luruskan Kiblat Pembangunan, Bersihkan Kabinet dari Antek Oligarki

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 14:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Masyumi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan bersih-bersih kabinet dari anasir oligarki dan sisa-sisa rezim lama yang dinilai tidak berkinerja serta membebani negara.

Desakan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap DPP Partai Masyumi Nomor 006/12/2025 tertanggal 5 Januari 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Yani dan Sekjen Samsudin Dayan.

Dalam pernyataannya Partai Masyumi menilai pemerintahan Prabowo masih dihadapkan pada berbagai paradoks serius, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pemberantasan korupsi, hingga sikap kenegarawanan.


"Lebih dari 50 persen kabinet merupakan warisan lama yang sebelumnya hanya menghasilkan pertumbuhan stagnan sekitar 5 persen dan berkualitas rendah. Bagaimana mungkin target pertumbuhan 8 persen dapat dicapai dengan metode dan orang yang sama," tulis Masyumi dalam pernyataan sikapnya.

Partai Masyumi juga menyoroti merosotnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA, lemahnya penindakan terhadap kejahatan ekologis, serta kebijakan fiskal yang dinilai lebih menguntungkan investor asing dan oligarki ketimbang rakyat.

Di bidang penegakan hukum, Masyumi mempertanyakan konsistensi janji Presiden Prabowo untuk memburu koruptor hingga ke Antartika, sementara berbagai dugaan korupsi, inefisiensi proyek strategis, dan penyerobotan tanah rakyat dinilai belum ditangani secara tegas.

"Atas kondisi tersebut, Presiden harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat, bukan kepada oligarki maupun kelompok pendukung Pilpres," tegas pernyataan itu 

Partai Masyumi menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo, yakni meluruskan kiblat pemerintahan sesuai Pancasila dan UUD 1945, membersihkan kabinet dari pengaruh oligarki, melakukan penegakan hukum radikal dan berkeadilan ekologis, serta mengembalikan kedaulatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh," demikian penegasan DPP Partai Masyumi dalam pernyataan sikapnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya