Berita

Prof Dr Yuddy Chrisnandi SH, ME. (Foto: dok. pribadi)

Politik

Prof Yuddy Chrisnandi: Idealnya Gubernur Dipilih Presiden

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 14:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Prof Yuddy Chrisnandi menilai jabatan gubernur idealnya tidak dipilih melalui pemilihan langsung, melainkan ditunjuk atau dipilih langsung oleh presiden.

Menurut Yuddy, gubernur merupakan kepala daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai instrumen kelembagaan pembangunan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Gubernur menjalankan program-program pembangunan yang harus sinkron dan searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Karena itu diperlukan keterpaduan serta garis komando yang jelas dari pusat,” kata Yuddy, Senin, 5 Januari 2025.


Ketua Balitbang DPP Partai Golkar itu menegaskan, gubernur sejatinya merupakan pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas menyukseskan agenda pembangunan nasional di wilayahnya, sekaligus mengoordinasikan para kepala daerah kabupaten dan kota.

Dengan posisi strategis tersebut, Yuddy menilai Presiden idealnya menunjuk sosok gubernur yang memiliki kemampuan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta sejalan dengan visi presiden.

“Gubernur idealnya orang-orang pilihan Presiden,” tegas mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.

Lebih lanjut Yuddy mengusulkan agar penunjukan gubernur oleh presiden tetap melalui mekanisme persetujuan DPRD provinsi sebagai bentuk dukungan moral sekaligus check and balances.

“Persetujuan DPRD diperlukan agar calon Gubernur yang diajukan Presiden merupakan sosok yang acceptable di daerahnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan, calon Gubernur sebaiknya merupakan putra daerah yang dikenal luas, memiliki ketokohan, serta berintegritas tinggi.

“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden adalah figur yang memiliki legitimasi sosial dan moral di wilayahnya,” pungkas Yuddy Chrisnandi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya