Berita

Prof Dr Yuddy Chrisnandi SH, ME. (Foto: dok. pribadi)

Politik

Prof Yuddy Chrisnandi: Idealnya Gubernur Dipilih Presiden

SENIN, 05 JANUARI 2026 | 14:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Prof Yuddy Chrisnandi menilai jabatan gubernur idealnya tidak dipilih melalui pemilihan langsung, melainkan ditunjuk atau dipilih langsung oleh presiden.

Menurut Yuddy, gubernur merupakan kepala daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai instrumen kelembagaan pembangunan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Gubernur menjalankan program-program pembangunan yang harus sinkron dan searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Karena itu diperlukan keterpaduan serta garis komando yang jelas dari pusat,” kata Yuddy, Senin, 5 Januari 2025.


Ketua Balitbang DPP Partai Golkar itu menegaskan, gubernur sejatinya merupakan pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas menyukseskan agenda pembangunan nasional di wilayahnya, sekaligus mengoordinasikan para kepala daerah kabupaten dan kota.

Dengan posisi strategis tersebut, Yuddy menilai Presiden idealnya menunjuk sosok gubernur yang memiliki kemampuan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta sejalan dengan visi presiden.

“Gubernur idealnya orang-orang pilihan Presiden,” tegas mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.

Lebih lanjut Yuddy mengusulkan agar penunjukan gubernur oleh presiden tetap melalui mekanisme persetujuan DPRD provinsi sebagai bentuk dukungan moral sekaligus check and balances.

“Persetujuan DPRD diperlukan agar calon Gubernur yang diajukan Presiden merupakan sosok yang acceptable di daerahnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan, calon Gubernur sebaiknya merupakan putra daerah yang dikenal luas, memiliki ketokohan, serta berintegritas tinggi.

“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden adalah figur yang memiliki legitimasi sosial dan moral di wilayahnya,” pungkas Yuddy Chrisnandi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya