Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Venezuela kini memasuki babak baru yang rapuh setelah Presiden Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS) dalam sebuah operasi mendadak di Caracas akhir pekan lalu.
Penangkapan ini menandai berakhirnya kekuasaan Maduro, sekaligus membuka pertanyaan besar: apa yang akan terjadi selanjutnya pada Venezuela?
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat untuk sementara akan mengambil alih administrasi Venezuela. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar transisi kekuasaan berjalan aman dan tidak kembali jatuh ke tangan pihak yang merugikan rakyat Venezuela.
“Kami akan menjalankan negara ini sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana bisa dilakukan,” ujar Trump kepada wartawan di Mar-a-Lago, Florida, dikutip dari
Fox Business, Senin 5 Januari 2026.
Namun, memperbaiki Venezuela bukan perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah mata uang Bolivar yang terpuruk parah. Dalam 12 bulan terakhir saja, nilai Bolivar anjlok hingga 469 persen, menurut data Trading Economics. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat semakin hancur dan memperparah krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama.
Sejumlah ahli menilai solusi awal bisa dilakukan lewat reformasi mata uang. Profesor tamu Universitas Austin, Robert Wright, menyarankan penggunaan currency board, yaitu sistem yang mengaitkan nilai Bolivar langsung ke Dolar AS. Menurutnya, kebijakan ini sering berhasil menstabilkan mata uang dan mencegah hiperinflasi kembali terjadi.
Venezuela sendiri pernah mengalami hiperinflasi ekstrem pada 2019, dengan inflasi resmi mencapai lebih dari 344.000 persen.
Masalah ekonomi Venezuela sebenarnya sudah berakar sejak puluhan tahun lalu, terutama akibat kebijakan ekonomi yang buruk. Salah satu titik balik terjadi pada 1976 ketika pemerintah menasionalisasi seluruh industri minyak dan gas.
Perusahaan asing seperti Exxon dan Shell diambil alih dan dikelola oleh perusahaan negara PDVSA. Kebijakan ini semakin diperparah di era Presiden Hugo Chávez, yang secara terbuka menolak ekonomi pasar dan mendorong sosialisme penuh.
Kondisi PDVSA makin memburuk setelah pemogokan besar-besaran pada 2002. Pemerintah Chávez memecat lebih dari 18.000 pekerja berpengalaman, sebagian besar insinyur minyak. Akibatnya, produksi minyak anjlok drastis dari puncak 3,5 juta barel per hari pada 1997 menjadi sekitar 1,1 juta barel saat ini. Banyak posisi penting diisi oleh loyalis politik, bukan tenaga ahli.
Presiden Trump sendiri menyampaikan kemarahannya atas kondisi tersebut.
“Kami membangun industri minyak Venezuela dengan talenta dan keahlian Amerika, lalu rezim sosialis mencurinya dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers.
Dampak ekonomi ini sangat dirasakan rakyat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sekitar 15 persen penduduk Venezuela -- sekitar 4 juta orang -- sangat membutuhkan bantuan pangan. Krisis makanan sudah terlihat sejak 2016, ketika rak supermarket kosong dan bahkan hewan kebun binatang mati kelaparan. Pada 2018, rata-rata warga Venezuela kehilangan lebih dari 9 kilogram berat badan akibat kekurangan gizi.
Para ekonom menilai prioritas utama ke depan adalah mencegah kekacauan sosial, memastikan pasokan makanan, serta memulihkan layanan dasar. Jalan menuju pemulihan masih panjang, dan masa depan Venezuela kini bergantung pada bagaimana transisi kekuasaan dan kebijakan ekonomi baru dijalankan setelah era Maduro berakhir.
