Berita

Ilustrasi defisit APBN. (Foto: repro @sindonews.com)

Bisnis

Defisit APBN Terancam Membesar, Program Berbiaya Jumbol Perlu Ditata Ulang

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Prediksi membengkaknya utang negara mulai ramai dikemukakan para pakar, seiring rencana pemerintah membiayai program yang menyedot anggaran sangat besar pada tahun ini.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai potensi defisit anggaran tidak semata dipicu oleh Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) justru berpotensi menjadi beban fiskal baru karena membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.


"Ada proyek KDKMP yang bisa menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah," ujar Nailul Huda kepada , Minggu, 4 Januari 2026.

Karena itu ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan untuk segera menata ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Jika tidak dilakukan Huda meyakini proyeksi para pakar ekonomi akan menjadi kenyataan, yakni defisit APBN 2026 berpotensi melampaui target pemerintah sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah perlu melakukan redesign program agar lebih hemat. Jika tidak konsekuensinya adalah utang negara akan semakin tinggi," pungkas Huda.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya