Berita

Ilustrasi defisit APBN. (Foto: repro @sindonews.com)

Bisnis

Defisit APBN Terancam Membesar, Program Berbiaya Jumbol Perlu Ditata Ulang

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Prediksi membengkaknya utang negara mulai ramai dikemukakan para pakar, seiring rencana pemerintah membiayai program yang menyedot anggaran sangat besar pada tahun ini.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai potensi defisit anggaran tidak semata dipicu oleh Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) justru berpotensi menjadi beban fiskal baru karena membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.


"Ada proyek KDKMP yang bisa menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah," ujar Nailul Huda kepada , Minggu, 4 Januari 2026.

Karena itu ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan untuk segera menata ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Jika tidak dilakukan Huda meyakini proyeksi para pakar ekonomi akan menjadi kenyataan, yakni defisit APBN 2026 berpotensi melampaui target pemerintah sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah perlu melakukan redesign program agar lebih hemat. Jika tidak konsekuensinya adalah utang negara akan semakin tinggi," pungkas Huda.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya