Berita

Ilustrasi defisit APBN. (Foto: repro @sindonews.com)

Bisnis

Defisit APBN Terancam Membesar, Program Berbiaya Jumbol Perlu Ditata Ulang

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Prediksi membengkaknya utang negara mulai ramai dikemukakan para pakar, seiring rencana pemerintah membiayai program yang menyedot anggaran sangat besar pada tahun ini.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai potensi defisit anggaran tidak semata dipicu oleh Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) justru berpotensi menjadi beban fiskal baru karena membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.


"Ada proyek KDKMP yang bisa menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah," ujar Nailul Huda kepada , Minggu, 4 Januari 2026.

Karena itu ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan untuk segera menata ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Jika tidak dilakukan Huda meyakini proyeksi para pakar ekonomi akan menjadi kenyataan, yakni defisit APBN 2026 berpotensi melampaui target pemerintah sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah perlu melakukan redesign program agar lebih hemat. Jika tidak konsekuensinya adalah utang negara akan semakin tinggi," pungkas Huda.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya