Koalisi Permanen Mengerdilkan Demokrasi Parpol

Pembentukan koalisi permanen yang diwacanakan Partai Golkar dinilai berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi serta mematikan kebaruan gagasan di tubuh partai politik.

"Jika koalisi permanen digulirkan maka semakin tidak ada perbedaan antara platform partai politik satu dengan lainnya," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam kepada RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.

Ia menegaskan koalisi besar yang bersifat permanen akan menghilangkan perbedaan platform dan identitas politik antarpartai, membuat partai kehilangan ruang untuk menyampaikan gagasan alternatif dan sikap kritis.

"Dengan adanya koalisi besar tidak ada lagi sekat politik, semua menjadi satu komando di bawah arahan tim koalisi," ujarnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu membandingkan kondisi tersebut dengan praktik koalisi selama ini yang masih bersifat cair, sektoral, dan fleksibel sesuai kepentingan masing-masing partai.

Ia mengingatkan pemaksaan keseragaman pandangan dalam satu koalisi permanen justru berbahaya bagi demokrasi internal partai.

"Pandangan-pandangan yang berbeda dipaksa seragam. Tidak ada lagi perbedaan sikap antarpartai dalam koalisi," tegasnya.

Menurut Saiful, ketika perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman partai politik akan kehilangan daya inovasi serta semangat menawarkan gagasan baru kepada publik.

"Praktik politik semacam ini justru semakin mengerdilkan peran partai politik dalam membangun demokrasi yang matang," pungkasnya.