Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah berbicara) bersama jajaran pengurus DPP. (Foto: RMOL)

Politik

Golkar Paling Rajin Membelot, Koalisi Permanen Cuma Jargon

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana Partai Golkar soal pembentukan koalisi permanen dinilai hanya akan berakhir sebagai jargon politik. Pasalnya, sejarah mencatat partai berlambang pohon beringin justru kerap menjadi pihak yang paling tidak konsisten menjaga komitmen koalisi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menegaskan bahwa watak politik Golkar sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sarat dengan inkonsistensi dan kecenderungan membelot dari barisan pendukung pemerintah.

“Golkar bicara koalisi permanen tapi justru Golkar sendiri yang selama ini membuat koalisi rapuh. Kalau kita belajar dari sejarah politik era reformasi polanya selalu berulang,” kata Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.


Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang lintas kepemimpinan partai.

“Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkretnya sangat banyak,” ujarnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu mencontohkan, Golkar berkali-kali tercatat keluar barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

“Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era Prabowo nanti,” pungkas Efriza.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya