Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam. (Dok Pribadi)
Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan justru berpotensi merusak dinamika kepartaian di Indonesia.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, gagasan koalisi permanen sebagai konsep yang utopis dan tidak realistis diterapkan dalam sistem demokrasi multipartai.
"Koalisi permanen menurut saya hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Ide koalisi permanen hanyalah ide yang kurang baik dan pas dalam alam demokrasi. Tidak mungkin parpol dipaksa untuk memilih pilihan rumit yang bernama koalisi permanen," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 4 Januari 2026.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu menilai, dorongan terhadap koalisi permanen justru mencerminkan ketakutan partai politik terhadap masa depan dan arah perkembangan kekuatan politik nasional.
"Pilihan koalisi permanen hanya pas bagi mereka yang ketakutan akan arah perkembangan parpol ke depan. Selain itu bisa jadi parpol tersebut merasa ciut dengan kekuatan kekuasaan yang semakin tidak mungkin untuk dilawan,", tegasnya.
Menurut Saiful, keberadaan koalisi permanen berpotensi mematikan karakter dasar partai politik sebagai organisasi perjuangan. Ia bahkan mengingatkan bahwa isu koalisi permanen dapat menempatkan partai politik dalam posisi yang terlalu dekat dengan kekuasaan.
"Ironisnya dengan adanya hembusan isu koalisi permanen maka telah bisa jadi parpol telah berubah menjadi hamba kekuasaan atau telah dipengaruhi atau bahkan bagian dari kekuasaan," tutur Saiful.
Lebih jauh, Saiful menilai dampak koalisi permanen tidak hanya dirasakan oleh elite partai, tetapi juga oleh kader dan masyarakat luas.
"Isu koalisi permanen telah mematikan semangat juang kader, dan rakyat disuguhi pada pilihan-pilihan yang sama dan tidak ada pembeda antara parpol satu dengan lainnya,” katanya.
Saiful juga menyoroti kemungkinan terjadinya stagnasi regenerasi kepemimpinan di internal partai.
"Dengan adanya koalisi permanen, publik akan merasa parpol tidak signifikan mengelola dan memanegement diri ke arah yang lebih baik, karena seakan kekosongan stok kandidat yang dapat disuguhkan kepada publik,” lanjutnya.
Saiful melihat peta politik saat ini sudah mulai menunjukkan arah keberpihakan terhadap gagasan tersebut.
"Mereka yang senada pilkada melalui DPRD sudah dipastikan berada pada posisi koalisi permanen begitupun sebaliknya,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa menyatukan berbagai kepentingan dan ideologi partai politik dalam satu koalisi permanen adalah pekerjaan yang sangat berat, dan berpotensi memperlemah partai-partai kecil.
"Koalisi permanen hanya akan menumpulkan semangat juang kader sehingga akan merusak parpol-parpol kecil dalam upaya merebut tahta parpol yang semakin sulit jika koalisi pernanen dilegalkan," pungkas Saiful.
