Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Publika

Uji Digital Forensik Independen, 2026 Kasus Ijazah Jokowi Selesai

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 04:15 WIB

"Kalau memang betul itu ada aslinya, pasti siapapun berani akan menunjukkannya." 

Itulah pernyataan Pakar Sosiologi Hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ciek Julyati Hisyam, dalam acara talkshow Catatan Demokrasi di tvOne 2 November 2025 lalu, terkait ijazah Jokowi yang diyakininya palsu.

Ia juga heran kenapa ijazah Jokowi baru kemarin dibuka penyidik dan tak sekalian saja diberikan kepada Roy Suryo cs untuk diuji, tak hanya sekadar diperlihatkan saja. Intinya, buat apa bertele-tele.


Pernyataan Ciek Julyati Hisyam itu sebenarnya sederhana, tidak rumit, logis, dan mewakili banyak orang. Seperti dicontohkan Arsul Sani yang juga dituduh memiliki ijazah palsu, enteng saja membukakan ijazahnya di hadapan publik tanpa bertele-tele.

Kenapa Arsul Sani berani melakukan itu? Karena memang dia yakin sekali bahwa ijazahnya asli. Ia bisa menjelaskan semua tanpa ada keraguan sedikitpun. Bahkan, tak hanya ijazah, nilainya pun diperlihatkan kepada publik.

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Arsul Sani tak melaporkan balik orang yang melaporkannya. 

Ia tak perlu menyewa kuasa hukum untuk mengurus tuduhan itu dan tak berargumen aneh-aneh bahwa kalau dibuka akan mengakibatkan terjadinya chaos.

Termasuk, tak meminta dukungan dari para alumni dan pihak kampus untuk menyatakan bahwa dia lulusan universitas mereka. Kalau Arsul Sani bisa melakukan itu mestinya Jokowi juga bisa karena ia adalah presiden dua periode. Apa susahnya?

Harus diakui bahwa banyak kesimpang-siuran atau kebohongan dalam kasus ijazah Jokowi ini, sejak awal. Ingat, sejak awal. Terlalu banyak kalau diurut satu persatu.

Ambil saja dua contoh yang terakhir. Projo yang mengaku melihat ijazah Jokowi di rumah Jokowi dan asli, katanya. Ternyata, ijazah itu ada di Polda Metro Jaya karena sudah disita.

Kemudian Andi Azwan yang mengaku men-scan ijazah asli Jokowi dan diperlihatkan di hadapan publik. Faktanya juga tidak demikian karena sudah dalam penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Kedua orang itu saja bermanuver seperti itu.

Seperti pada kasus Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, yang sudah menjadi tersangka kasus ijazah palsu, Jokowi pun akan mudah begitu. 

Baik ijazah itu dinyatakan palsu maupun dinyatakan asli, di mana Roy Suryo cs tentu lebih mudah diseret ke pengadilan dan Jokowi cepat memperoleh keadilan.

Tapi kenapa justru terkesan serba lambat? Karena prosesnya dianggap tak dibuka seterang-terangnya. 

Jokowi tak mau terbuka dan penyidikan pun seperti tak mau terbuka. Uji digital forensik independen apa salahnya dipenuhi saja, jika memang ijazahnya asli?

Alasan kehati-hatian memang bisa dipakai. Tapi untuk kasus ijazah yang sudah dipakai berkali-kali untuk mendapatkan jabatan politik, alasan kehati-hatian itu bisa dianggap ada sesuatu yang ganjil atau ada semacam permainan. Apalagi diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang kasat mata.

Ingat, ini kasus ijazah, bukan mega korupsi. Ijazah yang sudah dipakai berkali-kali dan tak ada gunanya lagi. 

Bahkan, sampai saat ini, kasus ini pun belum juga P21 dan lima tersangka lainnya juga belum diperiksa sebagai tersangka. Butuh bukti apa lagi?

Balik lagi ke pernyataan Ciek Julyati Hisyam di awal. Bahwa kalau asli, siapapun akan berani menunjukkan, bahkan bukan hanya berani, tapi dengan sangat bangga. 

Apalagi ini alumni UGM? Siapa pun pasti akan sangat bangga. Justru aneh kalau orang tak bangga dengan ijazah UGM-nya.

Bukannya malah memperjelas, kasus ini masuk pula pada saling maaf-maafkan. Siapa yang meminta maaf dan siapa yang memaafkan juga tidak jelas. 

Penegak hukum harus benar-benar fair menuntaskan kasus ini sampai tuntas, di tengah desakan pihak lain untuk melakukan kriminalisasi seperti dugaan Rocky Gerung.

Semoga 2026 ini kasus ini akan segera berakhir. Tidak 2035 seperti dikatakan Effendi Gazali.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting 

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya