Berita

Pertemuan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Politik

Kuasa Hukum Roy Suryo Cs:

Tak Ada Kaitan SBY dengan Kasus Ijazah Jokowi!

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 00:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Somasi yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap Sudiro Wi Budhius M Piliang, pemilik akun TikTok yang menuduh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai orang besar alias dalang di balik kasus ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang wajar.

Demikian penilaian kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin dalam keterangannya, dikutip Minggu 4 Januari 2025.

"Sebab kasus menjerat Roy Suryo cs sebagai tersangka memang tak ada kaitannya dengan SBY," kata Khozinudin.


Bahkan, saat Faisal Asegaf mencoba membangun narasi keterkaitan SBY dan Megawati dalam kasus ijazah palsu Jokowi di program Indonesia Lawyers Club pada 4 Desember 2025, Khozinudin yang menjadi salah satu narasumber saat itu mengaku telah membantahnya.

Somasi dilayangkan Partai Demokrat, kata Khozinudin, juga sangat relevan untuk memberikan efek jera kepada kubu pendukung Jokowi. 

"Somasi ini secara tidak langsung, diharapkan juga bisa mengakhiri tuduhan Jokowi sendiri yang berulangkali menarasikan ada orang besar dibalik kasus ijazah palsunya," kata Khozinudin.

Diketahui, surat somasi diteken enam advokat dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantyo, Nurhidayat Umacina dan Teuku Irmansyah Akbar. 

Pernyataan Sudiro Wi Budhius M Piliang disebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat, seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya. 

Somasi juga dilayangkan kepada tiga akun lain yakni Zulfan Lindan, Agri Fanani dan Kajian Online. Dalam redaksi somasi, tim SBY meminta agar tersomir dalam waktu 3x24 jam diterimanya surat somasi, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya