Koalisi Permanen Sulit Terwujud karena Sejumlah Faktor

Wacana partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen dinilai tidak mudah direalisasikan.

“Merealisasikan koalisi permanen tidak mudah,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, kepada RMOL, Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut Jamiluddin, terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan koalisi permanen. Salah satunya, koalisi permanen hanya berpeluang terwujud apabila partai-partai politik memiliki platform ideologi yang relatif sama.

“Prasyarat tersebut tidak ditemukan pada partai politik di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, partai politik di Indonesia umumnya menganut tiga corak ideologi, yakni nasionalis, religius, dan perpaduan nasionalis-religius. Namun, meskipun menganut ideologi yang sama, perbedaan corak tetap terlihat secara signifikan.

“PDIP, Gerindra, dan Golkar misalnya, meskipun sama-sama mengklaim berideologi nasionalis, coraknya berbeda. Begitu pula PKB dan PKS yang mengklaim berideologi religius, tetapi tetap memiliki perbedaan corak,” jelasnya.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai ideologi partai politik di Indonesia cenderung tidak tegas, sehingga menjadi kendala dalam membentuk koalisi permanen.

Selain persoalan ideologi, koalisi permanen juga dinilai bertentangan dengan tujuan dasar pendirian partai politik. Menurutnya, parpol didirikan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

“Oleh karena itu, koalisi permanen tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Koalisi permanen menuntut pembagian kekuasaan di antara partai-partai yang berkoalisi,” katanya.

Masalahnya, lanjut Jamiluddin, pembagian kekuasaan merupakan hal yang sulit disepakati dan dipatuhi dalam jangka panjang. Kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan yang adil, termasuk komitmen untuk menjaganya, tidak mudah dicapai.

Ia juga menyoroti makna koalisi permanen sebagai koalisi yang bersifat tetap dan tidak berubah dalam waktu lama. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan prinsip politik yang mendahulukan kepentingan masing-masing partai.

“Kondisi ini semakin nyata karena partai politik di Indonesia cenderung pragmatis, sehingga kepentingan politiknya mudah berubah-ubah,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Jamiluddin, menyulitkan upaya menyamakan kepentingan antarpartai dalam jangka panjang.

“Akibatnya, perubahan kepentingan politik masing-masing partai membuat koalisi mudah goyah,” pungkasnya.

Sebelumnya, empat pimpinan partai politik, yakni Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, menggelar pertemuan pada Senin, 29 Desember 2025.

Pertemuan tersebut diketahui publik setelah akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengunggah foto pertemuan tersebut.

Pertemuan itu disebut sebagai langkah awal penjajakan antarpimpinan partai terkait revisi sejumlah undang-undang politik. Salah satu isu yang mengemuka adalah usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD.

Selain itu, pertemuan keempat tokoh politik tersebut juga membahas peluang pembentukan koalisi permanen sebagaimana digaungkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.