Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Humas Kemenkeu)

Bisnis

Menkeu: Direksi Baru BEI Harus Berani Sapu Bersih Mafia Saham

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 07:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirimkan pesan kuat menjelang perombakan kursi direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juni 2026 mendatang. Menkeu menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih nanti wajib memiliki nyali untuk membersihkan pasar modal dari praktik manipulasi harga atau "goreng-menggoreng" saham.

Bagi Purbaya, integritas pasar adalah harga mati. Ia bahkan menjadikan keberhasilan memberantas spekulan nakal sebagai syarat utama jika BEI menginginkan insentif dari pemerintah.

“Mereka belum minta insentif. Kalau mereka mengerti insentif, saya akan tanya apa prestasinya, berapa orang (penggoreng saham) yang ditangkap,” tantang Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 2 Januari 2025. 


Di tengah persiapan suksesi kepemimpinan ini, Menkeu membawa angin segar optimisme. Ia meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus level psikologis 10.000 tahun ini, didorong oleh target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen

Purbaya menekankan pentingnya jajaran direksi yang tidak hanya paham teknis pasar, tetapi juga memiliki keberpihakan pada investor ritel dan institusi.

“Pokoknya harus bisa mengerti pasar, dan bisa mengembangkan base dari investor retail dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka punya komitmen yang kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sesuai aturan OJK, masa jabatan direksi periode 2022-2026 akan berakhir Juni nanti. Bursa pencalonan pun mulai memanas dengan aturan main yang ketat: setiap paket calon harus didukung minimal 10 Anggota Bursa (AB).

Berdasarkan POJK 58/2016, empat direksi saat ini masih berpeluang maju kembali, diantaranya Direktur Utama Iman Rachman, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, serta Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik.

Sementara itu, tiga direksi lainnya tidak dapat dicalonkan lagi karena telah menjabat selama dua periode, di antaranya Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Manullang, serta Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Risa Effennita Rustam.

Kini, pasar menanti sosok-sosok yang berani menjawab tantangan Menkeu untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan transparan di Indonesia.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Bahlil Maju Caleg di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Temui Presiden Prabowo, Dubes Pakistan Siap Dukung Keketuaan Indonesia di D8

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Rusia Pastikan Tak Hadiri Forum Perdana Board of Peace di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:06

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Mantan Pendukung Setia Jokowi Manuver Bela Roy Suryo Cs

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:58

Buntut Diperiksa Kejagung, Dua Kajari Sumut Dicopot

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:57

5 Rekomendasi Drama China untuk Temani Liburan Imlek 2026

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:47

Integrasi Program Nasional Jadi Kunci Strategi Prabowo Lawan Kemiskinan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:44

Posisi Seskab Teddy Strategis Pastikan Arahan Presiden Prabowo Bisa Berjalan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:41

Polri Ungkap Alasan Kembali Periksa Jokowi

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:39

Selengkapnya