Berita

Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Tak Lagi Terputus, Penyaluran Beras SPHP 2026 Kini Berlangsung Sepanjang Tahun

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perum Bulog berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dengan menyalurkan 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2026. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya berjalan efektif sekitar delapan bulan, tahun ini penyaluran akan dilakukan lebih konsisten untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat 2 Januari 2026.


Meski menyasar target besar, Bulog tetap mengedepankan strategi yang terukur agar tidak merugikan petani. Pada puncak panen raya di bulan Maret, April, dan Agustus, volume distribusi di daerah sentra produksi akan dikurangi. Langkah ini diambil guna menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok.

"Di saat puncak musim panen... penyaluran SPHP di daerah-daerah sentra produksi, SPHP-nya dikurangin. Dikecilkan volumenya. Tapi tetap dilakukan supaya apa? Tidak tumpah banyak di pasaran," jelas Rizal.

Sementara itu, untuk daerah non-sentra produksi, pasokan beras SPHP akan tetap mengalir normal tanpa jeda demi menjamin ketersediaan pangan murah bagi warga.

Dengan target 1,5 juta ton, Bulog optimistis dapat meredam gejolak harga di pasar. Masyarakat dapat menebus beras kualitas unggul ini sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku berdasarkan zonasi. 

Untuk Zona 1 (Jawa, Bali, Sulawesi, dsb) harga ada di Rp12.500/kg. Zona 2 (Sumatra, Kalimantan, NTT) Rp13.100/kg, sedangkan zona 3 (Maluku & Papua) di harga Rp13.500/kg.

Melalui konsistensi penyaluran sepanjang tahun ini, Bulog berharap intervensi harga menjadi lebih efektif dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya