Berita

Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Tak Lagi Terputus, Penyaluran Beras SPHP 2026 Kini Berlangsung Sepanjang Tahun

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perum Bulog berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dengan menyalurkan 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2026. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya berjalan efektif sekitar delapan bulan, tahun ini penyaluran akan dilakukan lebih konsisten untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat 2 Januari 2026.


Meski menyasar target besar, Bulog tetap mengedepankan strategi yang terukur agar tidak merugikan petani. Pada puncak panen raya di bulan Maret, April, dan Agustus, volume distribusi di daerah sentra produksi akan dikurangi. Langkah ini diambil guna menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok.

"Di saat puncak musim panen... penyaluran SPHP di daerah-daerah sentra produksi, SPHP-nya dikurangin. Dikecilkan volumenya. Tapi tetap dilakukan supaya apa? Tidak tumpah banyak di pasaran," jelas Rizal.

Sementara itu, untuk daerah non-sentra produksi, pasokan beras SPHP akan tetap mengalir normal tanpa jeda demi menjamin ketersediaan pangan murah bagi warga.

Dengan target 1,5 juta ton, Bulog optimistis dapat meredam gejolak harga di pasar. Masyarakat dapat menebus beras kualitas unggul ini sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku berdasarkan zonasi. 

Untuk Zona 1 (Jawa, Bali, Sulawesi, dsb) harga ada di Rp12.500/kg. Zona 2 (Sumatra, Kalimantan, NTT) Rp13.100/kg, sedangkan zona 3 (Maluku & Papua) di harga Rp13.500/kg.

Melalui konsistensi penyaluran sepanjang tahun ini, Bulog berharap intervensi harga menjadi lebih efektif dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya