Berita

Ilustrasi

Politik

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 22:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memasifkan pendidikan politik anti suap untuk membangun imunitas rakyat terhadap suap lantaran tren perilaku antikorupsi mengalami penurunan.

Begitu yang disampaikan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani dalam pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Masyumi mengenai "Integritas Bangsa: Selamatkan Indonesia dari Disintegrasi dan Cengkeraman Oligarki".

"Partai Masyumi memandang, bahwa data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS yang menunjukkan tren penurunan persepsi publik terhadap ketidakwajaran korupsi semakin permissive," kata Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Januari 2026.


Menurut Ahmad Yani, Indonesia mengalami degradasi mental akut lantaran menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang berdasarkan riset Muhtadi, 2019, dengan 33 persen pemilih terpapar dan mayoritas menganggap "serangan fajar" sebagai kewajaran atau rezeki.

"Sikap permisif ini adalah residu langsung dari hilangnya keteladanan elite yang memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di tengah ketimpangan ekonomi (Gini Ratio 0,388)" terangnya.

Untuk itu kata dia, Presiden Prabowo harus menggalakkan pendidikan politik anti suap secara masif. Mengingat, perbaikan sistem dan pendidikan politik wajib dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk membangun imunitas rakyat terhadap suap.

"Pemerintah harus memastikan keharaman korupsi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan, bahwa memberi dan menerima suap dalam Pemilu (rishwah) adalah haram dan merupakan dosa besar," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya