Prabowo dan Pilkada: Membangun Stabilitas Politik dengan Prinsip Engineering-Wise

EMPAT pemimpin partai beberapa hari lalu telah bertemu, mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Partai Gerindra), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) dan Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar (Ketua Umum PKB).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pada hari Kamis (1/1/2026), bahwa kemungkinan hal yang dibicarakan keempat pemimpin partai tersebut adalah soal koalisi permanen dan pembahasan undang-undang politik.

Dapat kita perkirakan, pembahasan UU Politik yang dimaksud salah satunya adalah mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sejak tahun 2004 menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kembali kepada sistem pilkada pada awal reformasi hingga sebelum tahun 2004.

Empat partai yang para pemimpinnya bertemu pada pekan akhir Desember 2025, secara resmi menyatakan sikap akan mendorong sistem pilkada melalui DPRD.

Sikap resmi pertama keluar dari Partai Golkar yang pada Rapimnas 2025 menyatakan dorongannya atas perubahan sistem pilkada melalui DPRD, disusul pernyataan dari Gerindra yang disampaikan Wakil Ketua Umum yang juga Mensesneg Prasetyo Hadi dan diperkuat pernyataan Sekjen yang juga Menlu Sugiono dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV swasta nasional.

PAN melalui Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi mendukung perubahan sistem pilkada dengan syarat seluruh fraksi di DPR sepakat bulat (aklamasi) menerima usulan tersebut, serta tidak menimbulkan pro-kontra secara tajam dan meluas di publik.

Sementara Cak Imin dalam cuitannya di X pada 1 Januari 2026 menyatakan sejak lama PKB mendukung pilkada melalui DPRD sejak lama, hanya saja dianulir oleh Presiden SBY melalui perpu.

Bagaimana dengan partai lain? PDIP melalui Ketua DPP Andreas Hugo Pareira menyatakan penolakannya terhadap usulan pilkada melalui DPRD dan memilih membenahi pilkada langsung selama ini.

PKS melalui Sekjen Muhammad Kholid menyatakan masih melakukan kajian internal dan diskusi dengan partai-partai dalam koalisi. Nasdem melalui Ketua Fraksi DPR Viktor Laiskodat mendukung agenda ini walaupun berada di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara Demokrat sama seperti PKS, masih melakukan kajian internal.

Pilkada dan Stabilitas Politik

Dari peta politik yang sudah diuraikan sebelumnya, kita dapat memperkirakan bahwa dukungan solid terhadap pilkada melalui DPRD baru dari Golkar, Gerindra dan Nasdem, tiga partai yang lahir dari Golongan Karya mesin stabilitas politik 30 tahun orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, ayah mertua dan guru politik Prabowo.

PAN memberi syarat dukungan bulat partai di DPR dan minim protes tajam dari publik. PKB adalah partai yang berubah-ubah sikap karena pada 2014 mereka mendukung Pilkada langsung karena dulu berada di koalisi pendukung Jokowi, tetapi sejak akhir 2024 atau sepuluh tahun kemudian berubah mendukung pilkada melalui DPRD karena berada di koalisi pendukung Prabowo. Demokrat dan PKS masih ragu bersikap, sementara PDIP tegas menolak.

Stabilitas politik, salah satu dari trilogi pembangunan yang digagas Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan ayah kandung dan guru ideologi Presiden Prabowo, memang merupakan pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui peningkatan produksi dan konsumsi, serta pemerataan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hanya saja wujud stabilitas itu berbeda, jika ABRI, birokrasi dan Golongan Karya adalah trinitas infrastruktur daripada mayoritas tunggal era Orba, maka stabilitas era reformasi diwujudkan melalui presidensialisme koalisional dan demokrasi konsosiasional.

Artinya, pemerintahan kita menganut sistem presidensial, tetapi memerlukan dukungan koalisi partai di DPR, dan transisi serta konsolidasi demokrasi pada era reformasi dibangun di atas masyarakat yang terfragmentasi menjadi politik aliran (diwakili partai seperti PAN, PKB, PKS dan PDIP) maupun jejaring patron klien yang sangat banyak (multiklientela) dari partai-partai suksesor Golongan Karya era orde baru.

Bagaimana dengan politik lokal? Politik lokal orde baru menempatkan pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah dan DPR sebagai pengatur dua faktor produksi paling utama sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, yaitu tanah dan kekayaan alam di dalamnya, serta manusia yang tinggal di atasnya.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Agraria yang bertugas mengatur hak atas tanah ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri pada masa orde baru. Dan atas nama stabilitas, kepala daerah direkomendasikan oleh DPR Daerah untuk kemudian disetujui Menteri Dalam Negeri, DPR Daerah sendiri dibentuk melalui pemilihan umum meneruskan sistem yang sudah berlaku sejak era Pemilu 1955.

Dengan demikian, orde baru bahkan memberikan saluran demokrasi melalui pemilihan umum untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD, walaupun dengan mekanisme proporsional tertutup sehingga warga negara hanya memilih satu di antara dua partai yaitu PPP yang mengkanalisasi politisi beraliran Islam, PDI yang mengkanalisasi politisi nasionalis sekuler dan kristen, dan Golongan Karya sebagai organisasi (bukan partai) yang mengkonsolidasikan masyarakat pendukung pemerintah. 

Sistem tersebut ternyata menghasilkan instabilitas politik berupa kerusuhan sepanjang masa akhir orde baru, kemudian lahirlah reformasi yang membuka keran kemerdekaan berpolitik. Reformasi 1998 memberi pilihan kanal baru dalam berpolitik melalui sistem multipartai, pemilihan kepala daerah hingga presiden secara langsung.

Keran dibuka sedemikian lebar, sehingga upaya untuk mengurangi debit kemerdekaan berpolitik itu pastilah akan menghadapi perlawanan warga dan menggoyahkan stabilitas politik. 

Reformasi Semu Hasilkan Serakahnomics

Tetapi, keberjalanan reformasi 27 tahun ini dapat dikatakan semu. Kemerdekaan politik yang dicita-citakan para aktivis pengusung reformasi seperti kemerdekaan berpikir, berbicara, beragama, mendapatkan kehidupan layak, pendidikan, kesehatan dan ikut menentukan jalannya berbangsa dan bernegara, cita-cita kemerdekaan hakiki yang ditulis Sutan Sjahrir dalam Perjuangan Kita (1945), sudah dibajak dengan agenda neoliberal.

Kita perlu ingat, reformasi dipicu dengan program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program) yang berwatak neoliberal melalui penandatanganan LoI IMF oleh Presiden Soeharto disaksikan oleh Direktur Eksekutif Michel Camdessus dengan sikap berpangku tangan layaknya guru mendikte murid.

Kita menjadi pasien IMF, mematuhi saran mengurangi subsidi BBM yang memicu kerusuhan Mei 1998, menjerat perekonomian dengan utang multilateral dan bilateral, mengubah kebijakan sosial dengan skema regulasi yang tidak demokratis sehingga selalu mendapatkan protes dari masyarakat.

Menurut Didi Kuo (2025), agenda neoliberal melalui deregulasi, liberalisasi dan privatisasi itu sendiri berdampak pada perubahan partai politik. Ini merupakan fenomena global, karena konsensus neoliberal yang mendominasi dunia pasca berakhirnya perang dingin, mengubah pertarungan ideologis partai-partai politik dalam merumuskan kebijakan terbaik untuk rakyat melalui mekanisme parlemen, menjadi pertentangan kepentingan personal para pengusaha yang diwakili partai politik.

Prabowo dalam buku 'Paradoks Indonesia' menguliti habis bagaimana reformasi berwatak neolib ini menghasilkan korupsi gila-gilaan, kebocoran kekayaan negara keluar negeri, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya bisa kita lihat dari bencana Sumatera.

Memang, reformasi berwatak neolib memunculkan oligarki yang serakah dalam mengekstraksi kekayaan alam kita, sehingga Prabowo menamakannya 'Serakahnomics'.

Prinsip Engineering Wise Dapat Wujudkan Stabilitas Politik

Dari jauh-jauh hari, Prabowo mengingatkan jika kebocoran ekonomi dan keserakahan oligarki ini nantinya akan menciptakan disintegrasi bangsa. Indonesia bisa pecah pada 2030, demikian ucap Prabowo mengutip novel 'Ghost Fleet' karya dua pakar geopolitik Amerika.

Maka, pendekatan sentrifugalisme politik melalui perluasan otonomi daerah dan pilkada langsung dicoba untuk diimbangi oleh Prabowo melalui pendekatan sentripetalisme dengan mengefisiensikan transfer keuangan daerah dan mengusulkan pilkada melalui DPRD.

Tentu saja, sentrifugalisme dan sentripetalisme politik daerah ini haruslah berimbang, sebagaimana gaya sentripetal menyebabkan mesin pengering pakaian berputar stabil sementara gaya sentrifugal menyebabkan air terpisah dari pakaian.

Dalam politik, upaya Prabowo dan koalisi partai politik pendukungnya mewujudkan stabilitas politik dengan gagasan koalisi permanen dan pilkada melalui DPRD menggantikan pemilihan langsung oleh rakyat, haruslah diimbangi dengan semakin mengakarnya partai politik sebagai wadah komunikasi politik elit dengan rakyat.

Pemerintahan Negara era Prabowo adalah pemerintahan yang bercita-cita menguatkan dominasi negara sebagai aktor utama pertumbuhan, redistribusi kemakmuran dan stabilisator politik. Dampaknya adalah, politisi dan pemilik modal akan menjadi mesin politik raksasa dan suatu saat akan berhadap-hadapan vis a vis dengan warga negara kebanyakan yang takut dengan hak-hak mereka akan dihegemoni negara. 

Menurut Didi Kuo, solusi bagi persoalan ini bukanlah mengurangi peran partai bahkan menjauhi partai, sebagaimana kebanyakan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat menjauhi partai politik mapan dan menjadi pemuja politisi plutokrat yang ekstremis-populis.

Partai politik haruslah menjadi kanal politik rakyat di tingkat akar rumput. Dalam pilkada melalui DPRD misalnya, partai politik seharusnya menjaring suara rakyat untuk menentukan siapa kader terbaik yang akan mereka calonkan sebagai kepala daerah.

Ini sesuai dengan prinsip persamaan kontinuitas dalam dinamika fluida, bahwa debit aliran fluida yang tidak termampatkan akan bersifat konstan, sehingga fluida yang mengalir di pipa berpenampang sempit akan melaju cepat sementara di pipa berpenampang luas akan melaju lambat.

Lebih jauh lagi, Prabowo dan koalisi partai politik pendukungnya bisa saja membuka keran pembentukan partai politik lokal. Kita bisa lihat, bagaimana sinergi Prabowo yang merupakan Ketua Umum Gerindra dan Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum Partai Aceh sejak 2012, akhirnya berhasil mengantarkan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

Kita juga melihat, bagaimana relasi politik Prabowo dan Mualem dalam menangani bencana banjir di Aceh, mampu meredam frustrasi para korban yang mulai terpancing provokasi beraroma disintegrasi.

Penutup

Mempertahankan stabilitas politik di sebuah negara-bangsa dengan keragaman ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya seperti Indonesia memang bukan hal mudah, apalagi bagi Prabowo yang terobsesi menguatkan dominasi negara dalam segala aspek kehidupan seperti era orde baru, tanpa menghapus apa yang sudah dilembagakan pada era reformasi.

Sebagai masyarakat terpelajar, kita tentu harus memeriksa secara rasional alih-alih emosional tentang apa sebenarnya yang berada di balik agenda Prabowo dan pemerintahannya, sebuah rezim yang acapkali disikapi dengan mispersepsi oleh publik.

Dengan prinsip yang rasional, mengedepankan kalkulasi matang dan apa yang bisa kita perbuat untuk masa depan, kami pikir usulan Pemerintah ini layak kita kaji secara mendalam, tentu dengan syarat cukup dan syarat perlu yang sangat ketat. Supaya sebagai bangsa yang berkomitmen menegakkan demokrasi, kita tidak berulang kali melakukan kelalaian sejarah.

Deo Patria Veritas!
Panjang umur demokrasi!

Kepala Desk Politik GREAT Institute