Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas di tahun ini dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. 

Langkah tersebut menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Paling tidak beberapa menteri yang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujar Ikrar di kanal Youtube Abraham Samad, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ikrar menegaskan Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal.

Ia lantas secara khusus menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu figur yang menurutnya perlu dievaluasi serius. 

Ikrar menilai sektor kehutanan merupakan bidang strategis yang menuntut kepemimpinan kuat, mengingat besarnya persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Lebih jauh, Ikrar juga menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo terkait pola komunikasi di lingkaran kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Presiden berpotensi menerima informasi yang tidak utuh, bahkan menyesatkan, dari orang-orang terdekatnya.

"Orang dalam itu sebenernya menutup pintu bagi Prabowo untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut berbahaya bagi pengambilan kebijakan strategis. Presiden, kata dia, bisa terjebak pada laporan yang sudah disaring demi kepentingan tertentu, sehingga realitas di lapangan tidak sepenuhnya sampai ke meja Presiden.

Karena itu, Ikrar mendorong Presiden Prabowo untuk lebih membuka ruang evaluasi objektif, memperluas sumber informasi, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja optimal.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya