Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas di tahun ini dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. 

Langkah tersebut menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Paling tidak beberapa menteri yang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujar Ikrar di kanal Youtube Abraham Samad, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ikrar menegaskan Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal.

Ia lantas secara khusus menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu figur yang menurutnya perlu dievaluasi serius. 

Ikrar menilai sektor kehutanan merupakan bidang strategis yang menuntut kepemimpinan kuat, mengingat besarnya persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Lebih jauh, Ikrar juga menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo terkait pola komunikasi di lingkaran kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Presiden berpotensi menerima informasi yang tidak utuh, bahkan menyesatkan, dari orang-orang terdekatnya.

"Orang dalam itu sebenernya menutup pintu bagi Prabowo untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut berbahaya bagi pengambilan kebijakan strategis. Presiden, kata dia, bisa terjebak pada laporan yang sudah disaring demi kepentingan tertentu, sehingga realitas di lapangan tidak sepenuhnya sampai ke meja Presiden.

Karena itu, Ikrar mendorong Presiden Prabowo untuk lebih membuka ruang evaluasi objektif, memperluas sumber informasi, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja optimal.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya