Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas di tahun ini dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. 

Langkah tersebut menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Paling tidak beberapa menteri yang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujar Ikrar di kanal Youtube Abraham Samad, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ikrar menegaskan Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal.

Ia lantas secara khusus menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu figur yang menurutnya perlu dievaluasi serius. 

Ikrar menilai sektor kehutanan merupakan bidang strategis yang menuntut kepemimpinan kuat, mengingat besarnya persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Lebih jauh, Ikrar juga menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo terkait pola komunikasi di lingkaran kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Presiden berpotensi menerima informasi yang tidak utuh, bahkan menyesatkan, dari orang-orang terdekatnya.

"Orang dalam itu sebenernya menutup pintu bagi Prabowo untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut berbahaya bagi pengambilan kebijakan strategis. Presiden, kata dia, bisa terjebak pada laporan yang sudah disaring demi kepentingan tertentu, sehingga realitas di lapangan tidak sepenuhnya sampai ke meja Presiden.

Karena itu, Ikrar mendorong Presiden Prabowo untuk lebih membuka ruang evaluasi objektif, memperluas sumber informasi, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja optimal.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya