Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas di tahun ini dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. 

Langkah tersebut menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Paling tidak beberapa menteri yang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujar Ikrar di kanal Youtube Abraham Samad, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ikrar menegaskan Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal.

Ia lantas secara khusus menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu figur yang menurutnya perlu dievaluasi serius. 

Ikrar menilai sektor kehutanan merupakan bidang strategis yang menuntut kepemimpinan kuat, mengingat besarnya persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Lebih jauh, Ikrar juga menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo terkait pola komunikasi di lingkaran kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Presiden berpotensi menerima informasi yang tidak utuh, bahkan menyesatkan, dari orang-orang terdekatnya.

"Orang dalam itu sebenernya menutup pintu bagi Prabowo untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut berbahaya bagi pengambilan kebijakan strategis. Presiden, kata dia, bisa terjebak pada laporan yang sudah disaring demi kepentingan tertentu, sehingga realitas di lapangan tidak sepenuhnya sampai ke meja Presiden.

Karena itu, Ikrar mendorong Presiden Prabowo untuk lebih membuka ruang evaluasi objektif, memperluas sumber informasi, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja optimal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya