Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setneg)

Politik

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas di tahun ini dengan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. 

Langkah tersebut menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dinilai penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Paling tidak beberapa menteri yang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujar Ikrar di kanal Youtube Abraham Samad, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.


Ikrar menegaskan Presiden Prabowo harus melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal.

Ia lantas secara khusus menyinggung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu figur yang menurutnya perlu dievaluasi serius. 

Ikrar menilai sektor kehutanan merupakan bidang strategis yang menuntut kepemimpinan kuat, mengingat besarnya persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga bencana ekologis yang terus berulang.

Lebih jauh, Ikrar juga menyampaikan pesan penting kepada Presiden Prabowo terkait pola komunikasi di lingkaran kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa Presiden berpotensi menerima informasi yang tidak utuh, bahkan menyesatkan, dari orang-orang terdekatnya.

"Orang dalam itu sebenernya menutup pintu bagi Prabowo untuk mengetahui kira-kira apa yang terjadi di Republik Indonesia ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut berbahaya bagi pengambilan kebijakan strategis. Presiden, kata dia, bisa terjebak pada laporan yang sudah disaring demi kepentingan tertentu, sehingga realitas di lapangan tidak sepenuhnya sampai ke meja Presiden.

Karena itu, Ikrar mendorong Presiden Prabowo untuk lebih membuka ruang evaluasi objektif, memperluas sumber informasi, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja optimal.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya