Berita

Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Masih Mencengkeram Institusi Penegak Hukum

JUMAT, 02 JANUARI 2026 | 05:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tidak bernyalinya aparat Kejaksaan meringkus terpidana kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla, Silfester Matutina, makin menguatkan dugaan Joko Widodo alias Jokowi masih mencengkeram kuat institusi penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan hingga KPK.

Demikian penilaian Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat 2 Januari 2025.

"Inilah yang menjadi sebab problem tidak berwibawanya hukum dan institusi penegak hukum saat ini," kata  Khozinudin.


Menurut Khozinudin, publik dapat melihat secara terang benderang, Kejaksaan tanpa malu lagi tampil telanjang di hadapan publik dengan menunjukan ketidakberdayaannya dalam menangani kasus Silfester,

"Muka Kejaksaan ibarat tercoreng arang oleh kasus Silfester," kata Khozinudin.

"Sayangnya, tak ada inisiatif yang serius dari Kejagung untuk membersihkan arang hitam di wajah institusinya," sambungnya.

Malahan, Kejaksaan justru asyik memainkan peran badut atas muka yang tercoreng arang. Mereka tanpa malu membuat statement yang lucu dan sangat menggelikan.

"Sebagai rakyat, rasanya kita harus mulai terbiasa tertawa atas kinerja aparat kita, meskipun sejatinya kinerja itu sangat menyakitkan bagi asa keadilan hukum di negeri ini," pungkas Khozinudin.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya