Berita

Ilustrasi

Politik

Setoran Pajak Jeblok Menkeu Purbaya Beri Sinyal Defisit 2025 Melebar

RABU, 31 DESEMBER 2025 | 19:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melebar dari target awal sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi defisit anggaran masih terkendali dan tidak melampaui batas yang diatur dalam UU 17/2002 tentang Keuangan Negara, yakni maksimal 3 persen dari PDB.

“(Defisit) di atas itu (target APBN 2025), yang jelas kami tidak melanggar Undang-Undang maksimal 3 persen, dan kami komunikasi terus dengan DPR. 'Kan masih bergerak nih angkanya, minggu depan kepastiannya, ntar saya salah ngomong,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 31 Desember 2025.


Ia mengakui, pelebaran defisit salah satunya dipicu melemahnya kinerja penerimaan pajak. Bahkan, realisasi setoran pajak tercatat mengalami shortfall atau berada di bawah target outlook 2025.

Pemerintah sendiri menargetkan outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Namun hingga Januari–November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7 persen dari target tersebut.

“(Penerimaan pajak) di bawah outlook kira-kira, tapi detailnya nanti minggu depan saya presentasikan,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Ia menilai, sepanjang sembilan bulan pertama 2025, ekonomi domestik cenderung berada dalam tekanan.

Di sisi lain, pemerintah juga menunda pemungutan sejumlah potensi penerimaan pajak. Kebijakan itu diambil untuk menjaga daya beli dan tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target APBN. Jadi kita tidak memungkiri ada tekanan, karena ekonomi jelek di beberapa bulan sebelumnya, selama 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus,” pungkas Purbaya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya