Berita

Wakil Ketua I Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat (kiri) dan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono (kanan). /RMOL Sarah Alifia Suryadi

Bisnis

Ekonomi Harus Stabil dan Lindungi Rakyat dari Kelaparan

SELASA, 30 DESEMBER 2025 | 14:36 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah menegaskan Arah kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya dalam memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan rakyat terbebas dari ancaman kelaparan. 
?
?Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono mengatakan, outcome kebijakan menjadi indikator utama keberhasilan program ekonomi pemerintah.
?
?Menurutnya, stabilitas ekonomi harus berjalan seiring dengan jaminan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok rentan.
?

?
?"Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi adalah ketika rakyat merasakan dampaknya secara langsung, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar dan tidak adanya kelaparan," kata Ferry Juliantono dalam acara Evaluasi dan Refleksi Kegiatan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Tahun 2025 di Tangerang Selatan, Selasa, 30 Desember 2025.
?
?Senada dengan itu, Wakil Ketua I Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama agar program pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
?
?"Target minimalnya jelas, ekonomi harus stabil dan rakyat tidak boleh sampai kelaparan," ujar Ustadz Adi Hidayat dalam kesempatan yang sama.
?
?Ferry menambahkan, penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan terus didorong sebagai instrumen strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan pemerataan kesejahteraan.
?
?Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada rakyat harus mampu menciptakan akses ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
?
?"Tujuan akhirnya sederhana, ekonomi stabil, rakyat terlindungi, dan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya," kata Ferry.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya