Berita

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. (Foto: Dok. Partai Nasdem)

Politik

Pemulihan Keuangan Negara Lebih Bermakna daripada Pamer Tersangka

SABTU, 27 DESEMBER 2025 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kejaksaan Agung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp6,62 triliun, didukung penuh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo.

Menurut Rudianto, pengembalian tersebut menjadi capaian penting karena berasal dari penagihan denda administratif sektor kehutanan serta penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Legislator Nasdem itu sekaligus mengkritisi pola penanganan perkara korupsi yang selama ini dinilainya terlalu menitikberatkan pada hukuman badan dan aspek simbolik, seperti memamerkan tersangka di hadapan publik.


“Saya secara pribadi lebih mengapresiasi uang yang dipamerkan ketimbang orang yang dipamerkan. Selama ini orang dipamerkan pakai baju atau rompi tahanan, tapi ternyata tidak ada efek jera. Korupsi tidak selesai-selesai,” ujar Rudianto kepada wartawan, Sabtu, 27 Desember 2025.

Ia berpandangan, menampilkan hasil pemulihan aset merupakan pendekatan baru yang lebih elegan dan substansial dalam penegakan hukum. Langkah tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemberantasan korupsi ke arah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

“Kasus korupsi tidak semata-mata soal penghukuman badan. Yang paling utama adalah bagaimana uang negara bisa kembali. Saya berpikir positif, ini cara baru dalam penanganan korupsi dan pemulihan kerugian negara yang jauh lebih bermakna,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ilustrasi konkret mengenai pemanfaatan dana Rp6,62 triliun tersebut. Selain pembangunan hunian tetap, dana tersebut diklaim cukup untuk merenovasi sekitar 6.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan menteri terkait di lokasi, kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Air mencapai hampir 200 ribu unit. Prabowo pun menyayangkan sikap korporasi yang mengabaikan kewajiban administratifnya.

"Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita," kata Prabowo.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya