Berita

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. (Foto: Dok. Partai Nasdem)

Politik

Pemulihan Keuangan Negara Lebih Bermakna daripada Pamer Tersangka

SABTU, 27 DESEMBER 2025 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kejaksaan Agung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp6,62 triliun, didukung penuh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo.

Menurut Rudianto, pengembalian tersebut menjadi capaian penting karena berasal dari penagihan denda administratif sektor kehutanan serta penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Legislator Nasdem itu sekaligus mengkritisi pola penanganan perkara korupsi yang selama ini dinilainya terlalu menitikberatkan pada hukuman badan dan aspek simbolik, seperti memamerkan tersangka di hadapan publik.


“Saya secara pribadi lebih mengapresiasi uang yang dipamerkan ketimbang orang yang dipamerkan. Selama ini orang dipamerkan pakai baju atau rompi tahanan, tapi ternyata tidak ada efek jera. Korupsi tidak selesai-selesai,” ujar Rudianto kepada wartawan, Sabtu, 27 Desember 2025.

Ia berpandangan, menampilkan hasil pemulihan aset merupakan pendekatan baru yang lebih elegan dan substansial dalam penegakan hukum. Langkah tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemberantasan korupsi ke arah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

“Kasus korupsi tidak semata-mata soal penghukuman badan. Yang paling utama adalah bagaimana uang negara bisa kembali. Saya berpikir positif, ini cara baru dalam penanganan korupsi dan pemulihan kerugian negara yang jauh lebih bermakna,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ilustrasi konkret mengenai pemanfaatan dana Rp6,62 triliun tersebut. Selain pembangunan hunian tetap, dana tersebut diklaim cukup untuk merenovasi sekitar 6.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan menteri terkait di lokasi, kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Air mencapai hampir 200 ribu unit. Prabowo pun menyayangkan sikap korporasi yang mengabaikan kewajiban administratifnya.

"Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita," kata Prabowo.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya