Karpet Merah Jokowi ke China jangan Hambat Penegakan Hukum Insiden TNI di Kalbar

Kebijakan investasi China di Indonesia yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo, diharapkan tidak menghambat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan penegakan hukum atas insiden penyerangan warga negara China ke Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, insiden penyerangan TNI oleh warga negara China di Kalimantan Barat, tidak bisa diintervensi pihak-pihak tertentu dengan alasan menjaga hubungan diplomatik dengan China sebagai investor besar di dalam negeri.

"Narasi 'karpet merah' yang diberikan Presiden Jokowi sebagai kebijakan ekonomi-politik untuk menarik investasi China, justru menjadi ujian pemerintahan Prabowo untuk menegakkan hukum dalam insiden penyerangan TNI di Kalbar," ujar Efriza kepada RMOL, Selasa, 23 Desember 2025.

Menurutnya, Presiden Prabowo harus angkat bicara terkait insiden di Kalbar itu, sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara asing (WNA).

"Pernyataan atau langkah Presiden Prabowo ke depan adalah penanda bahwa negara hadir, berdaulat, melindungi, dan mampu membedakan antara kerja sama internasional dan ketegasan dalam menjaga martabat serta keamanan nasional," tuturnya.

"Jadi kebijakan investasi tidak menyebabkan terabaikannya kedaulatan negara, seolah direndahkan oleh kasus yang cenderung mengarah pidana," demikian Efriza menambahkan.