Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: RMOLJabar)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi optimistis persoalan ketenagakerjaan di Jabar akan mulai terpulihkan pada 2026. Keyakinan itu seiring derasnya arus investasi besar yang segera direalisasikan dan diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja baru.
Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2025, tercatat sebanyak 31 industri berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) dan 21 industri Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan memulai pembangunan pabrik dan kegiatan usaha baru pada 2026, masing-masing dengan nilai investasi di atas Rp100 miliar.
Sejumlah investor asing bernilai investasi terbesar berasal dari sektor kendaraan listrik dan industri pendukungnya, seperti BYD Auto Indonesia, Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATL), serta VinFast Automobile Indonesia.
Masuknya perusahaan-perusahaan global tersebut kian memantapkan posisi Jabar sebagai pusat utama pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Selain otomotif, investasi juga mengalir ke industri barang konsumsi dan farmasi melalui ekspansi Unilever Indonesia, Shell Manufacturing Indonesia, Epic Medical Solutions, serta produsen bahan baku farmasi dan alat kesehatan lainnya.
Sektor tekstil dan alas kaki pun tetap diminati, dengan hadirnya investor seperti Changshin Reksa Jaya, Victory Chingluh Indonesia, dan Sing Wealth Textiles.
Di sisi investor dalam negeri, penguatan aktivitas juga tercermin dari 21 perusahaan PMDN yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026. Investasi tersebut tersebar di sektor makanan dan minuman, otomotif, bahan bangunan, kimia dan plastik, tekstil, hingga industri pendukung konstruksi dan manufaktur.
Beberapa perusahaan lokal dengan nilai investasi besar di antaranya Indofood CBP Sukses Makmur, Handal Indonesia Motor, National Assemblers, serta Polytama Propindo. Sementara di sektor bahan bangunan dan konstruksi, investasi dilakukan oleh Wijaya Karya Industri & Konstruksi, Jaya Beton Indonesia, dan Pan Asia Jaya Abadi.
Dedi Mulyadi mengatakan, pertumbuhan industri baru tersebut akan berdampak langsung pada pemulihan lapangan kerja di Jabar, termasuk mengurangi angka pekerja yang sebelumnya terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Bahwa 15.000 itu nanti ke depan itu akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru," kata Dedi Mulyadi dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Senin, 22 Desember 2025.
Menurut dia, persoalan ketenagakerjaan selama ini kerap tersendat akibat hambatan perizinan. Karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci agar investasi tidak tertahan dan rencana pembukaan lapangan kerja dapat berjalan sesuai target.
"Kan kalau tidak rajin gubernurnya mengorkestrasi turun ke bawah, ngurusin pembebasan perizinan naik lagi ketemu menteri," ujarnya.
Ia menilai, dinamika ketenagakerjaan selalu menghadirkan tantangan sekaligus peluang.
"Jadi ya memang ada yang berhenti, tetapi juga ada ruang untuk masuk," tandasnya.
