Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar, Ilyas Akbar Almadani. (Foto: RMOLJateng/Dian Tanti)
DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.
Salah satu poin utama yang didukung adalah penguatan koalisi permanen serta mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar, Ilyas Akbar Almadani, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut lahir dari evaluasi mendalam terhadap praktik demokrasi di tingkat daerah.
Menurutnya, selama ini masih terjadi ketidaksinkronan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang berdampak pada efektivitas pemerintahan.
Ia menjelaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menimbulkan fragmentasi politik dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, biaya politik yang tinggi juga dinilai berpotensi memicu praktik transaksional yang merugikan tata kelola pemerintahan.
“Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menyatukan kembali legitimasi politik eksekutif dan legislatif, sehingga hubungan pemerintahan menjadi lebih stabil dan produktif,” ujar Ilyas dikutip dalam
Kantor Berita RMOLJateng, Senin malam, 22 Desember 2025.
Lanjut dia, mekanisme tersebut juga dinilai mampu menekan biaya politik yang selama ini membebani calon kepala daerah.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada pengembalian modal politik.
Golkar Karanganyar juga menilai, keterlibatan DPRD dalam memilih kepala daerah akan memperkuat peran lembaga perwakilan rakyat secara substantif.
DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan daerah.
“Pemilihan oleh DPRD merupakan langkah korektif yang rasional dan efektif. Dengan proses yang lebih terbuka dan melalui pembahasan yang matang, pembangunan daerah dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan,” tegas Ilyas.
DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar menyatakan komitmennya untuk mengawal rekomendasi Rapimnas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi perwakilan, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, serta menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.
