PAN Terbuka Terhadap Opsi Pembenahan Sistem Pemilu

Wacana evaluasi pemilihan Gubernur, termasuk opsi pemilihan melalui DPRD, kembali mengemuka dalam diskursus publik.

Sejumlah partai politik mendorong perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menegaskan bahwa PAN pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu dan pilkada.

Menurutnya, keterbukaan tersebut berangkat dari satu tujuan utama, yakni memastikan representasi rakyat melalui sistem demokrasi benar-benar terlaksana secara baik dan berkualitas.

“Pada prinsipnya PAN selalu terbuka dengan semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik,” ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Senin 22 Desember 2025.

Eddy menyoroti persoalan mendasar yang saat ini dihadapi demokrasi Indonesia, yaitu maraknya praktik politik uang yang terjadi di hampir semua level dan tahapan pemilihan langsung.

Karena itu, Eddy menekankan bahwa pembenahan sistem demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak praktik politik uang. Tanpa hal tersebut, perubahan sistem pemilihan apa pun tidak akan menyentuh akar persoalan.

Selain penegakan hukum, Eddy juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar publik memahami bahaya laten dari politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.

“Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar memahami bahwa money politics adalah ancaman serius. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat,” pungkasnya.