Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan pidato di peringatan Hari HAM Dunia ke-77 di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025. (Foto: tangkapan layar Youtube)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri Sugiono dari kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Pigai menilai kritik Dino sama sekali tidak berbobot.
"Saya hargai kritik, tapi kritik Pak Dino kepada Menlu Sugiono isinya semua zonk," kata Pigai dikutip dari akun X @NataliusPigai2, Senin, 22 Desember 2025.
Menurut Pigai, kinerja diplomasi Indonesia saat ini justru sedang melesat. Ia menyebut posisi Indonesia di mata dunia jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya saat Kemlu dipimpin Dino Patti Djalal.
Pigai mengaku mendapat pengakuan langsung dari para diplomat asing. Saat berada di Qatar dan bertemu Duta Besar Qatar di Doha, Pigai mendengar pujian terhadap diplomasi Indonesia.
"Semua Dubes dan diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan, baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sebelumnya kami dipinggiran," ungkapnya.
Pernyataan mereka, kata Pigai, menjadi bukti bahwa Menlu Sugiono berprestasi dan menunjukkan kinerja luar biasa di panggung global.
"Artinya Menlu Sugiono berprestasi dan jauh lebih baik dibandingkan saat Kemlu dipimpin Pak Dino Patti Jalal," ungkapnya.
Pigai menyentil Dino bahwa pengalaman dan posisi internasional tidak otomatis menjamin seseorang paling benar dalam urusan diplomasi.
"Diplomasi itu bukan game. Yang dinilai dunia adalah hasil dan posisi Indonesia hari ini. Dan faktanya posisi Indonesia sekarang jauh lebih diperhitungkan," katanya.
"Pak Dino sedang tunjukkan perilaku dan arogansi kaum elit Indonesia," tukasnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal yang juga mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Menlu Sugiono selama setahun terakhir.
Kritik disampaikan Dino melalui pernyataan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dinopattidjalal pada Minggu, 21 Desember 2025, menyoroti kepemimpinan, komunikasi publik, dan keterlibatan Menlu dalam urusan diplomasi Indonesia.
“Menlu Sugiono yang baik, saya Dino Patti Djalal membuat pesan ini sebagai sesepuh kementerian luar negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat,” kata Dino dalam video.
Pertama Dino menyoroti kepemimpinan Menlu Sugiono yang dinilai kurang fokus. Banyak diplomat kehilangan arahan strategis, rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, dan banyak KBRI tidak mendapatkan panduan dari pusat.
“Kemlu is now very much in need of leadership. Idealnya Menlu Sugiono bisa full time mengurus Kemlu, tapi minimal 50 persen, dan kalau bisa 80 persen, alhamdulillah,” ujarnya.
Selain itu, Dino menekankan pentingnya komunikasi Menlu dengan publik. Selama setahun terakhir, Menlu disebut jarang memberikan policy speech atau wawancara terkait politik luar negeri.
Menurut Dino, langkah diplomasi luar negeri akan percuma jika tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri.
“Selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kementerian Luar Negeri. Kami tidak ingin melihat Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” tegasnya.
Dino juga meminta Menlu lebih dekat dengan pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hubungan internasional.
“Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Mengeluh Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel. Misalnya undangan terakhir dari berbagai ormas hubungan internasional kepada Menlu untuk berdialog dan menerima masukan dari mereka tidak pernah diladeni,” ujarnya.
Tak kalah penting, Dino mendorong Menlu merangkul kerja sama dengan akar rumput dan ormas hubungan internasional.
“Alangkah indahnya kalau kita semua bisa bekerjasama dan bergotong royong. Jujurnya dari pengalaman saya berdiplomasi gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional inilah resep sukses dari politik luar negeri,” kata dia.
Diplomasi, menurut Dino, tidak hanya lahir dari inisiatif pemerintah, tetapi juga dari partisipasi masyarakat secara luas.
