Berita

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat melakukan kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Desember 2025. (Foto: Kemenkop)

Bisnis

Menkop Dorong KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT Masuk Ekosistem MBG

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 19:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan masuk ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) memproduksi susu UHT, bukan hanya produk susu pasteurisasi. Sehingga, KPBS Pangalengan bisa memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya berharap teknologi pasteurisasi disini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT," kata Menkop, saat melakukan kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Menkop juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 tentang pengadaan susu pasteurisasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya tentang pelatihan koperasi.


Menkop meyakinkan produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia. 

"Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan," ungkap Menkop.

Selama ini industri pengolahan susu di Indonesia mendapatkan bahan bakunya dari impor susu bubuk skim, yang memang diperbolehkan masuk karena ada aturannya. Namun, saat ini, peraturan menteri tersebut sudah tidak ada lagi. 

"Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah," kata Menkop.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya