Paparan Kinerja KPK Tahun 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan 11 kali operasi tangkap tangan (OTT). Mulai dari tingkat wakil menteri hingga Jaksa turut terjaring OTT KPK.
"Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat sebutan OTT yang KPK lakukan tahun ini," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dalam acara konferensi pers kinerja KPK tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 22 Desember 2025.
Dari OTT tersebut, kata Fitroh, KPK mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajar hidup orang banyak.
"Seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan. Banyak kasus berawal dari keberanian masyarakat dalam melapor, dan itu menjadi sumber energi bagi KPK," pungkas Fitroh.
Berdasarkan catatan redaksi, 11 OTT yang dilakukan KPK, yaitu:
Pertama, terjadi pada Maret 2025. KPK melakukan OTT dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta, Kendari Sulawesi Tenggara, dan Makassar Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan PT Inhutani V.
Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.
Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025.
Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta. Namun, perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara, ayahnya Bupati bernama HM Kunang yang juga Kepala Desa Sukadami, dan Sarjan selaku swasta terkait kasus dugaan suap ijon proyek.
Kesebelas, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tiga orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU, yakni Albertinus Parlinggoman Napitupulu selaku Kepala Kejari HSU periode Agustus 2025-sekarang, Asis Budianto selaku Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, dan Tri Taruna Fariadi selaku Kasi Datun Kejari HSU.
