Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra (Dokumen Fraksi Golkar)

Politik

Sedih Jaksa Kena OTT KPK, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Ditelisik

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 14:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengaku prihatin sekaligus menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah oknum jaksa di beberapa daerah.

OTT tersebut diketahui terjadi secara beruntun di wilayah Banten, Bekasi, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

“Saya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota Komisi III DPR, sangat menyesal dan sedih melihat peristiwa ini,” kata Soedeson kepada wartawan di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.


Meski menyayangkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, Soedeson tetap memberikan apresiasi kepada KPK yang dinilai telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional.

“Tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK karena telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberantas korupsi,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, kasus ini menjadi perhatian serius Komisi III DPR, terlebih saat ini pihaknya tengah menjalankan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegakan Hukum yang mencakup Kejaksaan, Kepolisian, KPK, serta lembaga peradilan.

Menurutnya, rangkaian OTT terhadap jaksa harus menjadi bahan evaluasi mendalam untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan pelanggaran tersebut terus berulang.

“Ini tentu akan kami telisik lebih jauh. Aturannya sudah jelas, sanksinya juga tegas. Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini masih terjadi?” tuturnya.

Soedeson menegaskan, pendalaman tersebut penting agar DPR dapat merumuskan langkah konkret guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

“Dengan begitu, kita bisa menemukan jawabannya dan memperkecil kerusakan-kerusakan seperti ini ke depan,” pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya