Berita

Kemlu RI (Foto: RMOL)

Dunia

Kemlu Kawal Proses Hukum Enam WNI yang Menyusup ke Singapura via Jalur Laut

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 09:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan langkah penanganan terhadap enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap aparat Singapura karena diduga masuk secara ilegal melalui jalur laut.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa pemerintah melalui KBRI Singapura tengah berkoordinasi dengan otoritas keamanan setempat untuk memastikan status hukum keenam WNI tersebut.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura saat ini tengah berkoordinasi dengan Singapore Police Force (SPF) terkait penangkapan enam WNI yang diduga masuk ke wilayah Singapura secara tidak sah melalui jalur laut pada 21 Desember 2025,” ujar Henny di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.


Menurut informasi awal yang diterima, perahu kayu yang ditumpangi para WNI terdeteksi aparat Police Coast Guard (PCG) Singapura di perairan sekitar Tanah Merah sekitar pukul 00.35 waktu setempat. 

Keenam pria berusia 23-29 tahun itu langsung diamankan sebelum sempat menginjak daratan.

“Berdasarkan informasi awal, aparat Police Coast Guard Singapura mendeteksi sebuah perahu kayu di perairan sekitar Tanah Merah pada dini hari dan mengamankan enam pria berusia 23-29 tahun,” papar Henny.

KBRI Singapura kini melakukan konfirmasi lanjutan dengan pihak SPF untuk memastikan identitas, status hukum, serta tindak lanjut proses para WNI tersebut.

“KBRI Singapura terus melakukan konfirmasi dengan otoritas setempat untuk memperoleh informasi resmi terkait identitas, status hukum, serta proses penanganan para WNI tersebut, termasuk dakwaan dan tindak lanjut hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Singapura,” tegasnya.

Sejumlah laporan media menyebut, keenam pria tersebut berniat mencari pekerjaan di Singapura melalui jalur gelap. 

Mereka dijadwalkan menjalani proses pengadilan pada hari ini Senin, 22 Desember 2025, dengan dakwaan pelanggaran masuk wilayah tanpa dokumen resmi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya