Berita

Ilustrasi logo Kemenkop dan DJP (Istimewa)

Bisnis

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

SENIN, 22 DESEMBER 2025 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempercepat literasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop, Henra Saragih, mengatakan kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan antarlembaga. 

“Kerja sama ini tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi,” ujarnya, dalam keterangan yang dikutip Senin 22 Desember 2025.


Menurut Henra, integrasi data akan mendorong sinkronisasi dan interoperabilitas antarinstitusi, meningkatkan kualitas layanan publik koperasi, serta memperkuat kebijakan berbasis data. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat literasi administrasi dan digitalisasi kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan syarat penting bagi koperasi untuk bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan. “Kepemilikan NPWP adalah bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sekaligus menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak badan,” kata Henra.

Salah satu implementasi kerja sama ini adalah pertukaran data untuk mendukung administrasi NPWP, yang ditargetkan menjangkau sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ke depan, data NPWP tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) milik Kemenkop guna mempermudah akses layanan publik.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan pihaknya mendukung penuh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Penandatanganan kerja sama ini menjadi landasan awal pengembangan model integrasi NPWP Badan bagi koperasi, khususnya percepatan implementasi sistem pendaftaran NPWP Kopdes Merah Putih,” ujar Bimo.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya