Berita

Belasan warga negara China diamankan di Ketapang, Kalimantan Barat usai diduga menyerang anggota TNI. (Foto: Dok Warga)

Politik

Demi Wibawa Negara

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

MINGGU, 21 DESEMBER 2025 | 20:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan penyerangan lima anggota Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya oleh belasan warga negara China di Ketapang patut menjadi perhatian serius.

TNI adalah simbol pertahanan negara, sementara terduga pelaku adalah warga negara asing. Kasus ini dinilai telah menyinggung wibawa negara.

"Demi mempertahankan wibawa negara dan TNI, Presiden Prabowo harus bertindak," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 21 Desember 2025.


Muslim mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo harus bersikap tegas terhadap keberadaan warga negara China, apalagi status mereka sebagai pekerja luar negeri justru melakukan tindakan kriminal.

Pemerintahan Prabowo tak boleh bersikap lembek seperti pemerintahan sebelumnya, di mana menurut Muslim, era Presiden Joko Widodo telah leluasa memberi karpet merah kepada para pekerja asing di Tanah Air. 

"Hal ini jika dibiarkan sangat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara ini. Prabowo jangan diam hanya karena ingin menjaga hubungan dengan Jokowi," pungkas Muslim.

Sebanyak 34 warga negara China telah diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang. Mereka diamankan buntut dari insiden penyerangan 15 warga negara China terhadap warga sipil dan lima anggota TNI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan penelusuran, mereka tercatat bekerja untuk PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM). Dari jumlah tersebut, 15 pekerja ternyata sudah tidak memiliki izin tinggal di Indonesia.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya