Berita

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyerang prajurit TNI diamankan. (Foto: Istimewa)

Politik

Negara Tidak Boleh Kalah dengan WN China

MINGGU, 21 DESEMBER 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara tidak boleh kalah terhadap Warga Negara (WN) China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Negara jangan sampai kalah oleh serangan WNA China di Kalimantan Barat. Serangan oleh Warga China di Kalbar itu simbol perlawanan terhadap negara. Karena TNI adalah simbol negara," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 21 Desember 2025.

Menurut Muslim, jika dibiarkan WN China menyerang TNI yang sedang bertugas di lapangan, artinya WN China sudah tidak menganggap keberadaan dan wibawa TNI.


"Demi mempertahankan wibawa negara dan wibawa TNI, Presiden Prabowo harus bertindak," tegas Muslim.

Muslim menilai, jika Presiden Prabowo diam atas tindakan WN China dimaksud, maka negara dianggap tidak ada maewah dan TNI disepelekan serta tidak dianggap sebagai penjaga dan pengawal kedaulatan negara.

"Tidak cukup WN China yang serang TNI yang bertugas itu hanya ditangkap, tetapi Prabowo harus berbicara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika ini dibiarkan saat kedaulatan negara dan TNI diserang, negara ini dianggap lemah dan suatu saat akan diserang pun kita tidak akan bisa berbuat apa-apa," jelasnya. 

"Dengan diamnya Presiden Prabowo atas insiden penyerangan ini patut dipertanyakan. Ada apa antara Prabowo dengan China?" Muslim bertanya-tanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya