Berita

Sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyerang prajurit TNI diamankan. (Foto: Istimewa)

Politik

Negara Tidak Boleh Kalah dengan WN China

MINGGU, 21 DESEMBER 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara tidak boleh kalah terhadap Warga Negara (WN) China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Negara jangan sampai kalah oleh serangan WNA China di Kalimantan Barat. Serangan oleh Warga China di Kalbar itu simbol perlawanan terhadap negara. Karena TNI adalah simbol negara," kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 21 Desember 2025.

Menurut Muslim, jika dibiarkan WN China menyerang TNI yang sedang bertugas di lapangan, artinya WN China sudah tidak menganggap keberadaan dan wibawa TNI.


"Demi mempertahankan wibawa negara dan wibawa TNI, Presiden Prabowo harus bertindak," tegas Muslim.

Muslim menilai, jika Presiden Prabowo diam atas tindakan WN China dimaksud, maka negara dianggap tidak ada maewah dan TNI disepelekan serta tidak dianggap sebagai penjaga dan pengawal kedaulatan negara.

"Tidak cukup WN China yang serang TNI yang bertugas itu hanya ditangkap, tetapi Prabowo harus berbicara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika ini dibiarkan saat kedaulatan negara dan TNI diserang, negara ini dianggap lemah dan suatu saat akan diserang pun kita tidak akan bisa berbuat apa-apa," jelasnya. 

"Dengan diamnya Presiden Prabowo atas insiden penyerangan ini patut dipertanyakan. Ada apa antara Prabowo dengan China?" Muslim bertanya-tanya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya