Organisasi Sipil Beri Dukungan Kritis dan Objektif pada Perpol 10/2025

Implementasi dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 harus mendapatkan pengawasan kritis dan objektif.

Begitu dikatakan Perwakilan Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) diwakili oleh Fuadul Aufa dalam deklarasi Forum Nasional Pengawal Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) 10/2025 di Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

Dikatakan Fuadul, secara prinsip mereka mendukung terhadap diterbitkannya Perpol 10/2025.

"Aturan adalah instrumen hukum sah dan konstitusional dalam penataan peran dan penugasan Polri," ujar Fuadul.

Meski begitu, katanya, forum juga menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tidak menyimpang dari tujuan hukum dan konstitusi.

"Deklarasi ini menjadi penanda keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam menjaga tata kelola negara yang berlandaskan hukum melalui pengawasan kebijakan strategis di sektor kepolisian," katanya.

Forum ini merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal implementasi Perpol 10/2025 secara kritis, objektif, dan konstruktif.

Deklarasi bersama tersebut melibatkan berbagai elemen gerakan masyarakat sipil dengan latar belakang organisasi yang beragam. 

Organisasi Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) diwakili oleh Fuadul Aufa, sementara Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) diwakili oleh Romadhon Jasn. 

Berikutnya Pemuda Muslimin DKI Jakarta (PMI DKJ) menunjuk Rizki, Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB) diwakili oleh Yusuf Rangkuti, Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) diwakili Deny Wahyudi, serta Angkatan Muda Muslim Indonesia Raya (AMMIRA) yang diwakili oleh Amirullah.

Sementara itu, Gerakan Bangun Jakarta (Gerbang jakarta) menunjuk Hery Pur sebagai perwakilan organisasi.