Berita

Ilustrasi (Artifixial Inteligence)

Dunia

Trump Teken Perintah Eksekutif Pelonggaran Ganja

JUMAT, 19 DESEMBER 2025 | 14:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan aturan federal terkait ganja. 

Langkah ini membuka jalan bagi pemerintah AS untuk menurunkan status ganja dari kategori obat paling berbahaya (Schedule I) ke kategori yang dianggap lebih rendah risikonya (Schedule III). Ini sejajar dengan obat pereda nyeri tertentu, ketamin, dan testosteron. Jika benar-benar diterapkan, ini akan menjadi salah satu perubahan kebijakan ganja terbesar di AS dalam beberapa dekade.

Perubahan status ini berpotensi mengubah industri ganja secara besar-besaran, mulai dari memperluas riset medis, mengurangi hukuman pidana, hingga membuka akses pendanaan dan perbankan yang selama ini tertutup. 
Meski begitu, ganja tetap ilegal secara federal dan masih tunduk pada aturan berbeda-beda di tiap negara bagian. Pemerintah juga menegaskan bahwa keputusan ini belum cukup tanpa persetujuan Kongres untuk menciptakan aturan yang benar-benar stabil.

Meski begitu, ganja tetap ilegal secara federal dan masih tunduk pada aturan berbeda-beda di tiap negara bagian. Pemerintah juga menegaskan bahwa keputusan ini belum cukup tanpa persetujuan Kongres untuk menciptakan aturan yang benar-benar stabil.
Trump mengatakan kebijakan ini didorong oleh kebutuhan medis sebagian pasien. “Banyak orang yang sangat menderita dan benar-benar membutuhkan ini,” ujar Trump, dikutip dari Reuters, Jumat 19 Desember 2025.

Namun ia menegaskan dirinya pribadi tidak tertarik menggunakan ganja dan tetap menilai zat terkontrol memiliki risiko. Fokus utama pemerintah, menurut pejabat senior, adalah memperluas penelitian medis untuk memahami manfaat dan risikonya.

Kebijakan ini memicu reaksi politik yang terbelah. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menyambut baik langkah tersebut. Sebaliknya, puluhan politisi Partai Republik menentangnya dan memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memberi “sinyal yang salah kepada anak-anak”, memperkuat kartel narkoba, dan membahayakan keselamatan publik.

Di pasar keuangan, saham perusahaan ganja sempat menguat setelah pengumuman tersebut, tetapi kemudian berbalik turun karena investor kecewa kebijakan ini tidak menyertakan akses perbankan khusus bagi industri ganja.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Polri Butuh Reformasi Kultural dan Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:30

Jokowi Dianggap Stres Akibat Gejala Post-Power Syndrome

Kamis, 19 Februari 2026 | 01:03

BPKH Limited Perkuat Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:41

Inosentius Samsul Batal jadi Hakim MK Ternyata Ditugaskan ke Danantara

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:21

Polda Metro Tangkap Dua Pria Pembawa Ratusan Pil Ekstasi dari Lampung

Kamis, 19 Februari 2026 | 00:03

Waketum PKB Tepis Klaim Jokowi soal Revisi UU KPK Inisiatif DPR

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:40

BPKH Genjot Investasi Ekosistem Haji dan Siap jadi Pemain Global

Rabu, 18 Februari 2026 | 23:15

Santunan hingga Beasiswa Diberikan untuk Keluarga Prajurit yang Gugur

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:47

Penabrak Rumah Anak Jusuf Kalla Seorang Perempuan

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:40

Purbaya Curiga Isu Gratifikasi Pejabat Kemenkeu Diramaikan Pembenci

Rabu, 18 Februari 2026 | 22:28

Selengkapnya