Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.
Dikatakan Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, sejauh ini pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk menjawab situasi tersebut dengan Koperasi Merah Putih.
"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni kepada wartawan di Jakarta, Kamis 18 Desember 2025.
Namun, kata dia, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. Terlebih lagi tidak adanya dukungan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. DEN lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," tuturnya.
Akibatnya, kata Deni, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan.
Sambungnya, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.
"Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat," tuturnya.
Deni pun mengusulkan Menteri Koperasi juga menjabat sebagai Ketua DEN agar arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.
"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian akan koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," pungkasnya.
