Berita

Buku Sejarah Indonesia 2025. (Foto: Dokumentasi Kemenbud)

Nusantara

Guru Besar Undip:

Buku Sejarah Indonesia 2025 Jadi Penyangga Bangsa di Tengah Hoaks dan Pseudohistori

RABU, 17 DESEMBER 2025 | 23:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Buku Sejarah Indonesia 2025: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global dinilai relevan dalam menjawab tantangan globalisasi, disrupsi informasi, hoaks, dan pseudohistori yang berpotensi melemahkan pilar kebangsaan. 

Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono, dalam soft launching buku tersebut di Jakarta. 

“Ini waktu yang tepat ketika bangsa menghadapi globalisasi, disrupsi, hoaks, dan pseudohistori yang memperlemah pilar kebangsaan," kata Singgih melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 17 Desember 2025.


Menurut Singgih, buku ini menghadirkan kebaruan penting, baik dari sisi temuan maupun pendekatan. Kredibilitas akademik buku ini diperkuat oleh keterlibatan para editor jilid dari berbagai institusi.

Keberagaman latar belakang editor memastikan tidak adanya dominasi perspektif tunggal dalam penyusunan narasi sejarah.

“Kebaruan buku ini berasal dari temuan-temuan sejarah dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir, serta pendekatan metodologi yang Indonesia-sentris, berangkat dari otonomi sejarah, tetapi tetap ditempatkan dalam konteks global,” kata Singgih.

Ia menjelaskan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi internasional. Pelayaran dan perdagangan Nusantara dengan berbagai bangsa telah membentuk kebudayaan yang khas. Perjumpaan dengan Barat melahirkan kolonialisme yang kemudian memicu antitesis dan perjuangan panjang hingga mencapai kemerdekaan.

“Setelah itu, sejarah bergerak pada upaya mempertahankan kemerdekaan, memasuki era 1950-an ketika Soekarno tampil sebagai pemimpin dunia, hingga masa pembangunan di era Soeharto. Semua itu dirangkai dalam satu alur besar dinamika kebangsaan,” kata Singgih.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya