Berita

Buku Sejarah Indonesia 2025. (Foto: Dokumentasi Kemenbud)

Nusantara

Guru Besar Undip:

Buku Sejarah Indonesia 2025 Jadi Penyangga Bangsa di Tengah Hoaks dan Pseudohistori

RABU, 17 DESEMBER 2025 | 23:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Buku Sejarah Indonesia 2025: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global dinilai relevan dalam menjawab tantangan globalisasi, disrupsi informasi, hoaks, dan pseudohistori yang berpotensi melemahkan pilar kebangsaan. 

Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono, dalam soft launching buku tersebut di Jakarta. 

“Ini waktu yang tepat ketika bangsa menghadapi globalisasi, disrupsi, hoaks, dan pseudohistori yang memperlemah pilar kebangsaan," kata Singgih melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 17 Desember 2025.


Menurut Singgih, buku ini menghadirkan kebaruan penting, baik dari sisi temuan maupun pendekatan. Kredibilitas akademik buku ini diperkuat oleh keterlibatan para editor jilid dari berbagai institusi.

Keberagaman latar belakang editor memastikan tidak adanya dominasi perspektif tunggal dalam penyusunan narasi sejarah.

“Kebaruan buku ini berasal dari temuan-temuan sejarah dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir, serta pendekatan metodologi yang Indonesia-sentris, berangkat dari otonomi sejarah, tetapi tetap ditempatkan dalam konteks global,” kata Singgih.

Ia menjelaskan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi internasional. Pelayaran dan perdagangan Nusantara dengan berbagai bangsa telah membentuk kebudayaan yang khas. Perjumpaan dengan Barat melahirkan kolonialisme yang kemudian memicu antitesis dan perjuangan panjang hingga mencapai kemerdekaan.

“Setelah itu, sejarah bergerak pada upaya mempertahankan kemerdekaan, memasuki era 1950-an ketika Soekarno tampil sebagai pemimpin dunia, hingga masa pembangunan di era Soeharto. Semua itu dirangkai dalam satu alur besar dinamika kebangsaan,” kata Singgih.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya