Marsel Bialembang dan Awab Hafidz (kemeja putih). (Foto: Istimewa)
Majelis hakim kasus sengketa tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara membebaskan dua terdakwa atas tuduhan pidana pemasangan patok.
Keduanya, Marsel Bialembang dan Awab Hafidz bebas dari penjara setelah ditahan selama delapan bulan.
Awab dan Marsel, dinilai majelis hakim tidak bersalah atas kegiatannya memasang patok di lahan izin usaha pertambangan nikel. Karena hal itu atas niat untuk melindungi aset negara.
“Karena mereka menduga ada kegiatan illegal mining oleh PT Position, jadi bukan karena ingin menguasai lahan hutan. Sehingga tidak melanggar Undang-Undang Kehutanan,” kata Hakim Ketua Sunoto saat membacakan putusan di PN Jakarta Pusat, Rabu 17 Desember 2025.
Jaksa mendakwa kedua pegawai PT Wana Kencana Mineral atas dua undang-undang. Yaitu UU Pertambangan untuk dakwaan pertama, dan UU Kehutanan untuk dakwaan kedua.
Namun, untuk dakwaan dari UU Pertambangan, Awab dan Marsel divonis bersalah. Mereka divonis hukuman penjara selama 5 bulan 25 hari. Meski divonis penjara, Rabu siang hakim memerintahkan keduanya dibebaskan.
“Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan,” ujar Hakim Ketua Sunoto sembari menjelaskan keduanya sudah ditahan sejak delapan bulan lalu.
Mereka divonis bersalah atas tuduhan jaksa yang menuduh keduanya merintangi kegiatan pertambangan PT Position. Padahal, menurut majelis hakim yang sama, PT Position diduga melakukan illegal mining.
“Namun untuk pembuktiannya, harus melalui penyidikan dan sidang yang berbeda. Satu kesalahan tidak menghilangkan kesalahan lain,” kata hakim.
Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka atas laporan Direktur PT Position. PT Position menganggap tindakan keduanya memasang patok di lahan izin usaha penambangan atau IUP PT WKM sebagai perintangan penambangan.
