Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Pemerintah Indonesia dinilai masih mampu menangani dampak bencana alam yang melanda Provinsi Aceh tanpa bantuan negara lain.

“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, keyakinan tersebut didasarkan pada perhitungan dan kalkulasi matang pemerintah terkait kapasitas nasional dalam penanganan bencana.

Menanggapi surat Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP dan UNICEF, Bey meminta agar hal tersebut tidak disikapi secara berlebihan. 

Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk tetap fokus pada langkah-langkah cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak.

“Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dia berharap Kemendagri dapat membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

“Saya berharap dalam waktu dekat Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tuturnya.

Pernyataan Bey tersebut sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatra, termasuk Aceh. 

Meski menerima tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara sahabat, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepedulian tersebut sembari menegaskan komitmen kemandirian Indonesia dalam penanganan bencana.