Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Pimpinan MPR berharap polemik terkait surat Pemerintah Aceh ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berlarut-larut dan segera diakhiri dengan solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, terlepas ada atau tidaknya surat yang dikirimkan ke United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, masyarakat Aceh saat ini sangat membutuhkan kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan pascabencana.

“Menurut saya ada surat atau tidak ada surat, dan saya juga dari Aceh, memang masyarakat sangat berharap untuk segera ada solusi yang menenteramkan masyarakat Aceh,” kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025. 

Politikus senior PKS ini mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak pada polemik status bencana nasional, melainkan fokus pada penanganan nyata di lapangan. 

Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah infrastruktur rusak, listrik terputus, serta lumpur tebal yang masih menggenangi rumah warga, fasilitas umum, masjid, jalan, dan perkantoran.

“Saya menyaksikan sendiri betapa memang sangat berat sekali itu. Enggak mungkin warga sebagai individu, warga sipil menyelesaikan masalah lumpur yang menggenangi rumah dan di luar rumah itu masih basah dia, susah sekali diserok atau dikeluarkan,” ujar Hidayat.

Karena itu, Hidayat menegaskan perlunya komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk segera hadir dan menyelesaikan persoalan di Aceh.

“Kita tidak boleh terjebak hanya pada polemik ini bencana nasional atau tidak. Tapi segera hadirkan komitmen untuk betul-betul menyelesaikan masalah di sana. Supaya kemudian masyarakat kita tenteram. Dan yakin betul bahwa negara tetap membantu warga kita di sana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati dua lembaga PBB, UNDP dan UNICEF, untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 Desember 2025.