Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni (tengah) dan Direktur Jampidum Kejaksaan Agung, Sugeng Riyanta (kanan). (Foto: Humas Polri)
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung komit menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang diduga melibatkan sebuah korporasi.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni menyampaikan bahwa pihaknya sudah memaparkan berbagai fakta lapangan serta keterangan ahli guna memperkuat bukti dalam proses hukum selanjutnya.
“Kami sebagai penyidik telah menyampaikan banyak hal terkait fakta-fakta di lapangan dan keterangan ahli yang sangat berguna untuk menunjang pembuktian nanti,” ujar Irhamni dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025.
Lanjut dia, penyidik telah mengerahkan sumber daya terbaik, dan bekerja semaksimal mungkin guna mengungkap perkara secara menyeluruh.
Sebab, medan di lokasi yang dituju tidaklah mudah. Ini karena lokasi masih bekas bencana alam.
“Kami tentunya mewakili pemerintah, yang telah menyediakan sumber daya yang luar biasa untuk menangani kasus ini” tegasnya.
Bila nantinya penyelidikan sudah mengerucut ke penetapan tersangka, Irhamni menjelaskan bahwa para pelaku akan dijerat dengan berbagai pasal serius. Mulai dari tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, hingga pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun korporasi.
Sementara itu, Direktur Jampidum Kejaksaan Agung, Sugeng Riyanta menyatakan bahwa Kejaksaan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Dittipidter Bareskrim Polri terkait perkara tersebut.
“Kami menginformasikan bahwa Kejaksaan sebagai penuntut umum sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Dittipiter terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di sekitar Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang melibatkan sebuah korporasi,” kata Sugeng.
Bahkan, unsur pidana dalam perkara ini telah terpenuhi secara nyata, baik dari sisi peristiwa, alat bukti, maupun korban yang terdampak.
“Kami sepakat bahwa peristiwa pidana ini sudah jelas, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, dan korbannya nyata. Tugas kami sebagai penegak hukum adalah untuk memfaktakan ini menjadi fakta yuridis dan membawa perkara ini ke pengadilan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sugeng menjelaskan fokus utama penuntutan tidak hanya pada pemidanaan, namun juga pada pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana yang ditimbulkan.
