Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap wacana menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah penghasil bahan baku etanol nasional.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan swasembada energi dan pengurangan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Bahlil menjelaskan bahwa swasembada energi yang disinggung Presiden mencakup optimalisasi seluruh potensi energi yang dimiliki Indonesia, baik fosil maupun energi nabati.
Ia mencontohkan kebijakan campuran biodiesel yang terus ditingkatkan pemerintah, mulai dari B40 hingga rencana B50. Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan ketersediaan bahan baku yang semakin besar.
“Kalau kita bicara tentang B40, B50 itu kan campuran dari FAME. FAME itu sawit atau CPO dengan metanol dicampur solar. Ke depan kita mau dorong B50, maka potensi untuk penambahan bahan baku semakin tinggi,” jelasnya dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka Jakarta, seperti dikutip pada Rabu, 17 Desember 2025.
Selain biodiesel, Bahlil juga menyoroti masih tingginya impor bensin. Untuk itu, pemerintah tengah mendorong program mandatori campuran etanol pada bensin, seperti E-10, E-20, hingga E-30.
“Di satu sisi untuk bensin impor kita masih banyak, maka yang harus kita lakukan adalah membuat program mandatori E-10, E-20, atau E-30. Bahan bakunya adalah etanol,” katanya.
Ia menegaskan, etanol dapat diproduksi dari berbagai komoditas pertanian, seperti singkong, jagung, dan tebu. Papua, menurut Bahlil, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra bahan baku etanol tersebut.
“Etanol itu dari mana? Dari singkong, jagung, kemudian tebu dan berbagai bahan baku lain. Saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian dari produksi bahan baku etanol,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025, mengarahkan pengembangan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi nasional mengurangi impor BBM yang nilainya telah mencapai sekitar Rp520 triliun.
“Nanti berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
Selain sawit, Presiden juga mengusulkan pengembangan tebu dan singkong untuk diolah menjadi etanol sebagai bahan bakar alternatif.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian daerah serta menghemat anggaran negara.
“Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri,” pungkas Prabowo.
