Berita

Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap (pojok kiri) menerima Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. (Foto: Humas Kementerian PU)

Nusantara

Kementerian PU Raih Penghargaan P2DN 2025

SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 23:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya memegang komitmennnya, memperkuat peranan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap, saat mewakili Kementerian PU menerima Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025, di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Airyn menjelaskan, penghargaan yang diperoleh dalam kategori “Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar”, mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.


"Penguatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” kata Airyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa 16 Desember 2025. 

Airyn menegaskan, Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Dimana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif.

"Seperti industri, pariwisata, dan lain-lain turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," sambungnya menegaskan.

Peran tersebut, lanjut Airyn, tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya