Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Papua di semua bidang, termasuk membuka peluang penambahan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp12 triliun pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025.
Prabowo menjelaskan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua bertujuan membantu para gubernur dan bupati agar anggaran pembangunan dapat segera direalisasikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Supaya anggaran bisa langsung terwujud untuk kepentingan rakyat. Khusus untuk Papua kita harus mempercepat pembangunan di Papua di semua bidang,” tegasnya.
Sejumlah program prioritas pemerintah telah didorong untuk menjangkau Papua secara merata. Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan di wilayah pesisir, pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, hingga pengembangan food estate menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Prabowo memastikan seluruh program tersebut akan dituntaskan hingga ke wilayah terpencil. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian Jalan Trans Papua guna membuka keterisolasian wilayah dan menekan biaya logistik.
"Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi agar harga logistik bisa kita potong,” kata dia.
Di sektor energi, Prabowo menargetkan Papua mampu mencapai swasembada energi melalui pemanfaatan potensi lokal seperti penggunaan tenaga surya dan tenaga air skala kecil di daerah terpencil, serta pengembangan bioenergi dari kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Ia mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa dana otsus Papua tahun ini sebanyak Rp12,696 triliun telah dicairkan. Tetapi angkanya berpotensi menurun menjadi Rp 10 triliun pada tahun depan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan siap mengupayakan penambahan anggaran agar jumlahnya di tahun 2026 tetap sama Rp12 triliun.
“Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya,” ujarnya.
