Pemulihan Dampak Bencana Diperlukan Komando yang Jelas dari Pusat

Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. 

Langkah ini ditempuh menyusul besarnya dampak bencana yang dirasakan masyarakat serta luasnya wilayah terdampak. Di tengah upaya tersebut, penanganan darurat terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen. 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga bersama 1.960 relawan telah terjun membantu penanganan bencana di Aceh. Keterlibatan itu datang dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemanusiaan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Jumlah relawan dan lembaga pendukung diperkirakan masih akan terus bertambah seiring kebutuhan di lapangan.

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menilai bencana yang terjadi di Aceh, serta di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, merupakan musibah kemanusiaan yang luar biasa dan tidak bisa dilihat sekadar sebagai deretan angka statistik. 

“Bencana ini luar biasa. Ini bukan angka. Ini kemanusiaan. Warga Aceh, juga Sumut dan Sumbar, tak boleh putus harapan bahwa negara hadir,” ujar Mardani lewat akun X miliknya, Senin, 15 Desember 2025.

Ia menekankan, kehadiran negara harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan terukur, mulai dari penanganan darurat hingga rekonstruksi pascabencana. Mardani menilai diperlukan komando yang jelas, program rekonstruksi yang terarah, serta dukungan anggaran yang memadai agar pemulihan dapat berjalan efektif.

“Dengan kebijakan yang jelas, komando yang jelas, program rekonstruksi yang jelas hingga anggaran yang jelas. Kuncinya satu: keputusan politik dari pimpinan tertinggi. Dan kita tidak punya banyak waktu tersisa,” tegasnya.

Langkah Pemerintah Aceh yang menggandeng lembaga internasional diharapkan dapat mempercepat penanganan dan pemulihan, sekaligus memastikan keselamatan serta masa depan masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama.