Berita

Militer Sudan. (Amnesty International)

Dunia

Militer Saling Tuding soal Pasukan PBB Tewas di Sudan Selatan

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 13:17 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Enam anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Bangladesh tewas akibat serangan drone di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan, Sudan Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025. Delapan personel lain dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.

Serangan terjadi saat drone menghantam kamp Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (Unisfa). Seluruh korban merupakan warga negara Bangladesh yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan perdamaian tidak dapat dibenarkan.


"Serangan seperti yang terjadi hari ini di Kordofan Selatan terhadap penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan. Harus ada pertanggungjawaban," kata Guterres, dikutip dari AFP, Minggu, 14 Desember 2025.

Guterres juga menyebut serangan itu berpotensi masuk kategori kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

"Serangan yang menargetkan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional," tegasnya.

Pemerintah Bangladesh menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, meminta PBB memastikan perlindungan bagi personel negaranya.

"Pemerintah Bangladesh akan berdiri di samping keluarga-keluarga di saat-saat sulit ini," ujar Yunus.

Militer Sudan menuding kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer menyebut serangan itu mencerminkan pendekatan subversif milisi pemberontak dan merilis video asap hitam yang membumbung dari fasilitas PBB yang hancur.

Namun hingga berita ini ditulis, RSF belum memberikan tanggapan resmi. Kelompok tersebut diketahui masih terlibat pertempuran intens melawan militer Sudan, termasuk di wilayah Kordofan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya