Berita

Militer Sudan. (Amnesty International)

Dunia

Militer Saling Tuding soal Pasukan PBB Tewas di Sudan Selatan

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 13:17 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Enam anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Bangladesh tewas akibat serangan drone di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan, Sudan Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025. Delapan personel lain dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.

Serangan terjadi saat drone menghantam kamp Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (Unisfa). Seluruh korban merupakan warga negara Bangladesh yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan perdamaian tidak dapat dibenarkan.


"Serangan seperti yang terjadi hari ini di Kordofan Selatan terhadap penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan. Harus ada pertanggungjawaban," kata Guterres, dikutip dari AFP, Minggu, 14 Desember 2025.

Guterres juga menyebut serangan itu berpotensi masuk kategori kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

"Serangan yang menargetkan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional," tegasnya.

Pemerintah Bangladesh menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, meminta PBB memastikan perlindungan bagi personel negaranya.

"Pemerintah Bangladesh akan berdiri di samping keluarga-keluarga di saat-saat sulit ini," ujar Yunus.

Militer Sudan menuding kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer menyebut serangan itu mencerminkan pendekatan subversif milisi pemberontak dan merilis video asap hitam yang membumbung dari fasilitas PBB yang hancur.

Namun hingga berita ini ditulis, RSF belum memberikan tanggapan resmi. Kelompok tersebut diketahui masih terlibat pertempuran intens melawan militer Sudan, termasuk di wilayah Kordofan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya