Militer Sudan. (Amnesty International)
Enam anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Bangladesh tewas akibat serangan drone di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan, Sudan Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025. Delapan personel lain dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.
Serangan terjadi saat drone menghantam kamp Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (Unisfa). Seluruh korban merupakan warga negara Bangladesh yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan perdamaian tidak dapat dibenarkan.
"Serangan seperti yang terjadi hari ini di Kordofan Selatan terhadap penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan. Harus ada pertanggungjawaban," kata Guterres, dikutip dari AFP, Minggu, 14 Desember 2025.
Guterres juga menyebut serangan itu berpotensi masuk kategori kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
"Serangan yang menargetkan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional," tegasnya.
Pemerintah Bangladesh menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, meminta PBB memastikan perlindungan bagi personel negaranya.
"Pemerintah Bangladesh akan berdiri di samping keluarga-keluarga di saat-saat sulit ini," ujar Yunus.
Militer Sudan menuding kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer menyebut serangan itu mencerminkan pendekatan subversif milisi pemberontak dan merilis video asap hitam yang membumbung dari fasilitas PBB yang hancur.
Namun hingga berita ini ditulis, RSF belum memberikan tanggapan resmi. Kelompok tersebut diketahui masih terlibat pertempuran intens melawan militer Sudan, termasuk di wilayah Kordofan.
