Berita

Militer Sudan. (Amnesty International)

Dunia

Militer Saling Tuding soal Pasukan PBB Tewas di Sudan Selatan

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 13:17 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Enam anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) asal Bangladesh tewas akibat serangan drone di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan, Sudan Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025. Delapan personel lain dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.

Serangan terjadi saat drone menghantam kamp Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (Unisfa). Seluruh korban merupakan warga negara Bangladesh yang tengah menjalankan misi perdamaian PBB.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa penyerangan terhadap pasukan perdamaian tidak dapat dibenarkan.


"Serangan seperti yang terjadi hari ini di Kordofan Selatan terhadap penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan. Harus ada pertanggungjawaban," kata Guterres, dikutip dari AFP, Minggu, 14 Desember 2025.

Guterres juga menyebut serangan itu berpotensi masuk kategori kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

"Serangan yang menargetkan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional," tegasnya.

Pemerintah Bangladesh menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, meminta PBB memastikan perlindungan bagi personel negaranya.

"Pemerintah Bangladesh akan berdiri di samping keluarga-keluarga di saat-saat sulit ini," ujar Yunus.

Militer Sudan menuding kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer menyebut serangan itu mencerminkan pendekatan subversif milisi pemberontak dan merilis video asap hitam yang membumbung dari fasilitas PBB yang hancur.

Namun hingga berita ini ditulis, RSF belum memberikan tanggapan resmi. Kelompok tersebut diketahui masih terlibat pertempuran intens melawan militer Sudan, termasuk di wilayah Kordofan.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya