Berita

Founder Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto; RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih menimbulkan pertanyaan di publik khususnya terkait dengan orientasinya.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menjelaskan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, harus dicermati dalam konteks kebangsaan.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemaknaan politis dalam isu koalisi permanen itu, apalagi mengingat yang menyampaikan seorang ketua umum partai politik.


"Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 14 Desember 2025.

Dia memandang, dalam koalisi wajar jika akan terdapat dua kubu yang bertentangan. Dimana pada satu sisi ada kubu koalisi dan di sisi yang lain ada kubu oposisi.

"Nah mestinya yang kalah konsisten di luar pemerintahan alias oposisi, agar tidak ada fenomena in-out atau on-off seperti yang disinggung Bahlil," tutur Yusak.

"Tapi poblemnya, koalisi yang kalah pilpres, sering ikut-ikutan masuk ke pemerintahan atas nama penguatan stabilitas politik," sambungnya menjelaskan.

Lebih dari itu, Yusak memandang fakta politik hari ini memperlihatkan corak koalisi pemerintahan bersifat terbuka. Alih-alih, justru cenderung meniadakan oposisi.

"Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, dan yang kalah pilpres juga ingin masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun," ucapnya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar Presiden Prabowo membuat koalisi yang tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi membentuk koalisi yang efektif untuk menyejahterakan rakyat.

"Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini, agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking)," ungkap Yusak.

"Tetapi, koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum," demikian Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya