Berita

Founder Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto; RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih menimbulkan pertanyaan di publik khususnya terkait dengan orientasinya.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menjelaskan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, harus dicermati dalam konteks kebangsaan.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemaknaan politis dalam isu koalisi permanen itu, apalagi mengingat yang menyampaikan seorang ketua umum partai politik.


"Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 14 Desember 2025.

Dia memandang, dalam koalisi wajar jika akan terdapat dua kubu yang bertentangan. Dimana pada satu sisi ada kubu koalisi dan di sisi yang lain ada kubu oposisi.

"Nah mestinya yang kalah konsisten di luar pemerintahan alias oposisi, agar tidak ada fenomena in-out atau on-off seperti yang disinggung Bahlil," tutur Yusak.

"Tapi poblemnya, koalisi yang kalah pilpres, sering ikut-ikutan masuk ke pemerintahan atas nama penguatan stabilitas politik," sambungnya menjelaskan.

Lebih dari itu, Yusak memandang fakta politik hari ini memperlihatkan corak koalisi pemerintahan bersifat terbuka. Alih-alih, justru cenderung meniadakan oposisi.

"Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, dan yang kalah pilpres juga ingin masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun," ucapnya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar Presiden Prabowo membuat koalisi yang tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi membentuk koalisi yang efektif untuk menyejahterakan rakyat.

"Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini, agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking)," ungkap Yusak.

"Tetapi, koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum," demikian Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya